Waduh, Setoran BPHTB Cuma 7,8% dari Target

“Kendalanya kebanyakan jual beli tanah dilakukan di bawah tangan. Nanti kalau mau urus sertifikat baru mengurus BPHTB,” ujarnya, Selasa (19/12).

Ratna mengatakan ada faktor lain dari minimnya setoran pajak BPHTB. Argumennya karena jual beli tanah tidak dilakukan setiap hari dan banyaknya jual beli tanah yang tidak dilakukan di kantor notaris. Oleh karena itu, jumlah setoran ini tidak bisa dijadikan dasar acuan.

Berbeda dengan pajak BPHTB yang melenceng jauh dari target penerimaan. Instrumen pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Purwakarta justru melebihi target. Data per 13 Desember 2017, jumlah penerimaannya mencapai 108% dari target sebesar Rp65 miliar.

“Sejauh ini melebihi ekspektasi ya. Kami yakinkan sudah tidak ada PR khusus untuk pencapaian target PBB. Tunggakan PBB yang belum membayar memang ada, tetapi kami belum bisa menyebut detail mengingat perincian yang belum selesai,” tutur Ratna dilansir headlinejabar.com.

Menurutnya, setoran pajak PBB masih bisa bertumbuh hingga akhir tahun. Pasalnya, ada piutang PBB yang belum ditelusuri dan jumlahnya sebesar Rp15 miliar. Jumlah ini disumbang dari kebijakan peralihan aset PBB yang semula di bawah kewenangan pemerintah pusat kemudian dialihkan kepada daerah.

“Bapenda berterima kasih kepada warga Purwakarta yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak. Ini akan berguna untuk pembangunan Purwakarta,” tutupnya. (Amu)