Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Wah! Bank di Financial Center IKN Terbebas dari PPh Badan dan PPh 21

A+
A-
0
A+
A-
0
Wah! Bank di Financial Center IKN Terbebas dari PPh Badan dan PPh 21

Pekerja melintasi jalan lingkar Sepaku di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (25/2/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengatakan laba kegiatan usaha perbankan yang beroperasi di financial center Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal terbebas dari pajak penghasilan (PPh) badan. Tak hanya itu, pegawainya juga terbebas dari PPh Pasal 21.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot mengatakan sepanjang perbankan menempatkan dana di financial center IKN, laba yang berasal dari operasi perbankan di IKN tidak dipungut PPh.

"Kalau menempatkan dana atau operasional di financial center IKN setelah itu ada keuntungan, ini tidak dipungut PPh badan. Jadi cakupannya cukup luas," ujar Yuliot, dikutip Senin (13/3/2023).

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Yuliot mengatakan laba yang berasal dari kegiatan perbankan di luar IKN tetap dikenai PPh badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, pegawai perbankan yang bekerja di IKN juga bakal terbebas dari kewajiban membayar PPh Pasal 21. Sesuai dengan Pasal 50 PP 12/2023, pegawai tertentu mendapatkan fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). "Untuk profesional yang bekerja di IKN juga dibebaskan dari PPh," ujar Yuliot.

Untuk diketahui, wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sektor perbankan, asuransi, dan keuangan syariah di financial center berhak mendapatkan fasilitas pengurangan PPh badan atau tax holiday.

Baca Juga: Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?

Tax holiday diberikan sebesar 100% dari jumlah PPh badan yang terutang atas bagian penghasilan yang digunakan untuk investasi atau membiayai pembangunan, pengembangan, dan kegiatan ekonomi di IKN atau daerah mitra.

Jika penanaman modal dilakukan sejak 2023 hingga 2035, tax holiday diberikan selama 25 tahun pajak. Jika penanaman modal baru dilakukan pada 2036 hingga 2045, durasi tax holiday berkurang jadi 20 tahun pajak.

Bila perbankan mendapatkan persetujuan tax holiday financial center IKN, perbankan harus merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 2 tahun sejak persetujuan diberikan. Realisasi penanaman modal dan kegiatan usaha juga harus disampaikan.

Baca Juga: Mulai Hari Ini! Warga Kota Bekasi, Ada Diskon Pajak PBB-P2 hingga 10%

Perbankan juga harus menyelenggarakan pembukuan yang terpisah antara penanaman modal yang mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas tax holiday. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : ibu kota negara, IKN, ibu kota baru, UU 3/2022, investasi, insentif pajak, PP 12/2023, PPh

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghasilan Orang Pribadi di Bawah PTKP Bisa Bebas PPh Final PHTB

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pegawai Kena Pajak Penghasilan, Bagaimana Cara Cek Bukti Potongnya?

Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL

Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya