Wah, Tindak Lanjut Lebih Cepat, Pengaduan Pajak Bisa Lewat Twitter

Dalam pasal 4 beleid itu disebutkan pengaduan yang dinyatakan lengkap didistribusikan oleh Direktorat P2Humas kepada penindaklanjut pengaduan. Selanjutnya, penindaklanjut pengaduan wajib menindaklanjuti berkas pengaduan yang dilimpahkan tersebut.

“Dan menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan kepada pelapor paling lambat 30 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh penindaklanjut pengaduan,” demikian bunyi penggalan pasal 4 ayat (2), seperti dikutip pada Selasa (16/4/2019).

Dalam aturan sebelumnya, unit kerja di lingkungan Ditjen Pajak (DJP) wajib menindaklanjuti pengaduan dan penyampaian hasil tindak lanjut kepada pelapor paling lambat 60 hari kerja sejak pengaduan diterima lengkap. Artinya, ada pemangkasan batas maksimal waktu penyampaian hasil tindak lanjut.

Adapun hasil tindak lanjut tersebut akan dikonfirmasi kepada pihak pelapor paling lambat 14 hari ketrja sejak pengaduan selesai ditindaklanjuti. Waktu konfirmasi ini tidak berubah dari beleid terdahulu yakni PER-02/PJ/2014.

Selain pemangkasan waktu tersebut, otoritas menambah pihak yang menjadi penerima pengaduan. Sebelumnya, penerima pengaduan hanya mencakup Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP DJP) dan Direkrorat P2Humas. Sekarang, ada tambahan unit kerja lainnya di lingkungan DJP sebagai penerima pengaduan.

“Pelapor dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi pengaduan yang dikelola oleh KLIP DJP, melalui surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainya,” demikian bunyi pasal 2 ayat (2) beleid tersebut.

DJP menambahkan Twitter (@kring_pajak) dan Chat Pajak (pada laman pajak.go.id) sebagai saluran resmi pengaduan yang dikelola KLIP DJP. Selain dua saluran itu, masih ada empat saluran resmi lain yang tidak berubah dari beleid terdahulu.

Keempat, saluran resmi yang tetap ada adalah Kring Pajak (telepon 1500200 atau ponsel 021 1500200), faksimile (021 5251245),email ([email protected]), dan situs pajak (pengaduan.pajak.go.id). Tata cara pengaduan melalui situs pajak, Twitter, dan Chat Pajak mengacu pada ketentuan dalam beleid itu.

Sekadar informasi pengaduan pelayanan perpajakan adalah informasi yang disampaikan pelapor mengenai dugaan pelayanan perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

“Dalam rangka meningkatkan pelayanan pengaduan,” demikian salah satu pertimbangan terbitnya beleid ini. (kaw)