Wamenkeu: Pada Saat Sekarang Kita Butuh Utang

“Pada saat sekarang kita membutuhkan utang karena kalau kita tidak utang maka belanjanya harus turun. Kalau belanjanya turun, perekonomian akan turun lebih cepat lagi. Utang itu pada dasarnya netral asal dipakai dengan baik. [Itu akan] menjadi suatu yang positif,” ujarnya, Kamis (7/11/2019).

Saat ini, sambung Suahasil, perekonomian dunia sedang mengalami kelesuan dan ketidakpastian. Kondisi tersebut dipicu beberapa hal, antara lain perang dagang Amerika Serikat dan China, suku bunga negatif Jepang, belum stabilnya perekonomian Eropa, dan belum adanya kepastian Brexit.

Dalam kondisi tersebut, menurutnya, pemerintah harus menjalankan kebijakan fiskal yang countercyclical dengan instrumen APBN. Kebijakan fiskal diharapkan mampu memberikan optimisme baik bagi dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya.

“Kalau di luar, [pertumbuhan ekonomi] dunianya lagi turun cepat, pemerintah yang genjot. Pemerintah yang [harus] kasih optimisme lewat belanja. Dicairkan dengan baik, dibikin belanjanya efisien, tetap ada pengeluaran untuk rumah tangga. Itu yang harus kita jaga,” jelas Suahasil, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Hingga saat ini, belum ada transparansi data terbaru kinerja APBN yang biasanya disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan data kinerja per akhir Agustus 2019, penerimaan pajak tercatat senilai Rp801,16 triliun atau 50,78% dari target APBN 2019 senilai Rp1.577,5 triliun.

Realisasi itu sekaligus mencatat pertumbuhan 0,21% (year on year/yoy). Pertumbuhan tercatat melambat signifikan dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar 16,52%. Selain itu, pertumbuhan juga tercatat makin lambat dibandingkan realisasi periode Januari—Juli 2019 sebesar 2,68%.

Realisasi pembiayaan utang hingga akhir Agustus 2019 tercatat senilai Rp284,78 triliun atau 79,3% dari target APBN 2019. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp276,20 atau 69,18 dari target.

Suahasil menegaskan APBN hanyalah sebagai instrumen, bukan tujuan. Dengan demikian, menurutnya, anggapan beberapa pihak terkait kegagalan pemerintah mengelola perekonomian karena peningkatan utang adalah salah.

“Utang dan defisit anggaran tersebut hanyalah alat yang dipakai pemerintah untuk tetap menggairahkan perekonomian, menjaga momentum pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan menciptakan lapangan kerja di tengah kondisi perekonomian global yang cenderung terus menurun,” jelasnya. (kaw)