Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Wapres: Meninggalnya Petugas TPS karena Kelelahan Jangan Terulang

A+
A-
0
A+
A-
0
Wapres: Meninggalnya Petugas TPS karena Kelelahan Jangan Terulang

Petugas menunjukkan kardus berisi tinta di gudang penyimpanan logistik Pemilu 2024, Desa Blubuk, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (1/11/2023). ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Polri untuk memastikan kesiapan teknis penyelenggaran pemilu 2024. Dia mewanti-wanti agar insiden meninggalnya petugas penyelenggara pemilu akibat kelelahan pada 2019 lalu tidak terulang.

Sebagai pengingat, sebanyak 894 petugas pemilu meninggal dunia pada 2019 lalu akibat kelelahan dan faktor lainnya. Sementara itu, 5.175 petugas juga tercatat mengalami sakit.

"Pengalaman 2019 itu tidak boleh terulang sehingga banyak korban [meninggal] terutama karena kelelahan, disamping penyakit bawaan," ujar Ma'ruf, dikutip pada Kamis (2/11/2023).

Baca Juga: Makan Siang Gratis Butuh Rp71 Triliun, DPR Pastikan Tak Bebani Fiskal

Karenanya, Ma'ruf mendorong KPU dan Polri mengacu pada hasil evaluasi atas pemilu 2019 lalu sebagai rujukan penyelenggaraan pemilu 2024. Pemerintah, ujar wapres, juga tengah menyusun langkah-langkah pencegahan menghindari kasus kelelahan berlebih yang dialami petugas pemilu.

"Karena itu sekarang sudah dipetakan bagaimana mereka itu supaya tidak mengalami hal itu [sakit dan meninggal]," ujar wapres.

Mendukung pernyataan wapres, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa pemerintah saat ini berfokus pada antisipasi potensi kerawanan keamanan dan ketertiban pemilu 2024. Menurutnya, dirinya sudah berkoordinasi dengan jajarannya di wilayah untuk memetakan potensi kerawanan keamanan pemilu.

Baca Juga: Ketua KPU Dipecat, Jokowi Jamin Pilkada Serentak Tetap Berjalan Lancar

Polri melakukan pemetaan kerawanan keamanan dan ketertiban pemilu dengan mengacu pada data yang dihimpun oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Untuk wilayah yang tergolong rawan, Polri akan meminta bantuan TNI dalam pengawalan berjalannya pemilu 2024, termasuk Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. (sap)

Baca Juga: KPUBC Batam Raup Rp176 Miliar dari Bea dan Cukai hingga Mei 2024

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pemilu 2024, pemilu, pilpres, capres, cawapres, KPU, Bawaslu, keamanan pemilu, Ma'ruf Amin

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 21 April 2024 | 16:00 WIB
PEMILU 2024

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Anies Yakin MK Ambil Langkah Berani

Kamis, 18 April 2024 | 11:07 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Program Presiden Terpilih Bakal Diintegrasikan Lewat RKP 2025

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya