Zakat/Sumbangan oleh Perusahaan Bisa Dibiayakan? Simak Lagi Aturannya

"Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat/lembaga amil zakat/lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, maka pengeluaran itu tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto," bunyi Pasal 2 PP 60/2010, dikutip pada Selasa (1/8/2023).

Beleid yang sama juga menjelaskan bahwa penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak seperti zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 angka 1 UU PPh, pada prinsipnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang membayar pengeluaran tersebut dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak.

Selain itu, untuk mendorong masyarakat dalam menjalankan kewajiban keagamaan berupa membayar zakat atau sumbangan keagamaan, wajib pajak yang membayar zakat melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, juga diberikan fasilitas perpajakan.

"Fasilitas perpajakan tersebut berupa diperbolehkannya zakat atau sumbangan keagamaan tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto," bunyi bagian penjelasan PP 60/2010.

Contoh kasus:

PT X merupakan wajib pajak badan yang menjalankan usaha. PT X membayar sumbangan keagamaan sebesar Rp100 juta. Sumbangan tersebut tidak disalurkan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, tetapi secara langsung diberikan kepada perorangan atau keluarga yang berhak untuk menerimanya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini maka sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh PT X tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bagi penerima sumbangan dikecualikan dari penghasilan. (sap)