Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kejar Setoran, Kinerja Dispenda Digenjot

A+
A-
0
A+
A-
0
 Kejar Setoran, Kinerja Dispenda Digenjot
Razia Penunggak PBB di Kecamatan Pontianak Kota (Foto: Humas Kota Pontianak)

PONTIANAK, DDTCNews – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pontianak terus melakukan pengejaran atas pungutan sembilan jenis pajak, menyusul data realisasi penerimaan pajak daerah per 8 Agustus 2016 yang baru mencapai 52,24% dari target Rp270 miliar.

Kepala Dispenda Pontianak Amirullah mengatakan ada sembilan jenis target pajak yang akan disasar dan dikejar pencapaiannya hingga akhir tahun.

“Target keseluruhan pungutan pajak kurang lebih Rp 270 miliar. Hingga 8 Agustus 2016, kita sudah mendapat sekitaran Rp141 miliar atau 52,24%,” ujarnya, Minggu (14/8).

Baca Juga: Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Kesembilan jenis pajak yang dimaksud adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, PBB dan BPHTB.

Untuk pungutan pajak hotel sudah mencapai 47,22%, pajak restoran 62,28%, pajak hiburan 50,49%, pajak reklame 57,83%, pajak penerangan jalan 54,74%, pajak parkir 64,38%, pajak sarang burung walet 18,32%, PBB 45,53%, dan BPHTB 45,74%.

Menurut Amirullah, saat ini kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin baik. Terbukti dengan pembayaran PBB yang tiap hari selalu dipenuhi masyarakat. “Jika semua target tercapai, yang merasakan dampak positifnya tentu warga Pontianak juga,” tambahnya.

Baca Juga: Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak Feri Maryadi melihat pungutan pajak Dispenda harus terus digenjot agar realisasi target tahun ini tercapai.

“Agar target terpenuhi, saya minta Dispenda jemput bola. Kalau hanya nunggu orang bayar, saya rasa apa yang ditargetkan bisa gagal. Beri sanksi tegas bagi wajib pajak jika tak bayar kewajibannya. Dengan begitu saya yakin target pajak tercapai,” katanya.

Secara terpisah, Wali Kota Pontianak Sutarmidji juga meminta Dispenda Kota Pontianak agar cepat mengejar target penerimaan pajak yang telah ditentukan.

Baca Juga: Pemda Akhirnya Adakan Pemutihan Pajak setelah Lebih dari 1 Dekade

Sutarmidji juga mengkritisi proses pembayaran pajak yang sering membuat warga mengantri dalam waktu lama. Bahkan dirinya mengatakan tak segan-segan akan mengganti Kepala Dinas bersangkutan jika tidak mampu mengatasi masalah tersebut.

“Jika tidak bisa lebih cepat orang bayar pajak di Dispenda itu, saya pastikan per 1 Oktober saya punya Kepala Dispenda baru,” tegasnya saat memberikan arahan pada pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkot Pontianak, Jumat (12/8).

Sutarmidji berharap, seperti di kutip pontianakpost.com, setiap SKPD bisa memberikan inovasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sebagai kepala daerah dia pun membuka peluang seluas-luasanya untuk berinovasi.

Baca Juga: Sampai Akhir September! Manfaatkan Pemutihan Denda 3 Jenis Pajak

“Jangan diam-diam saja, saya tidak mau kerja yang lama-lama. Harus bisa melayani masyarakat secepat-cepatnya, semurah-murahnya dan senyaman-nyamannya,” pungkasnya. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak daerah, penerimaan daerah, kota pontianak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 28 Juni 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Fasilitas Pajak PBB-P2 Jakarta pada 2024

Kamis, 27 Juni 2024 | 17:30 WIB
KABUPATEN KUPANG

Waduh! 300 Kendaraan Pelat Merah di Daerah Ini Tunggak Pajak Miliaran

Rabu, 26 Juni 2024 | 19:00 WIB
PROVINSI BANTEN

Pemprov Banten Pungut Pajak Alat Berat Mulai Bulan Depan

Rabu, 26 Juni 2024 | 12:30 WIB
KABUPATEN KUDUS

Ada Opsen, Pemkab Kudus Terbitkan Aturan Tarif Pajak Daerah Terbaru

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB

Minggu, 07 Juli 2024 | 08:30 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Pemda Akhirnya Adakan Pemutihan Pajak setelah Lebih dari 1 Dekade

Minggu, 07 Juli 2024 | 08:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Saat NIK-NPWP Diterapkan Penuh, DJP: WP Jangan Ada yang Tertinggal