10 Juta Jiwa Masih di Bawah Kemiskinan Ekstrem, Ini Siasat Wapres

Indonesia menggunakan definisi kemiskinan ekstrem yang dijelaskan Bank Dunia dan PBB, yakni situasi ekonomi rumah tangga dengan purchasing power parity atau kemampuan belanja sebesar US$1,9 per hari.

"Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, Bapak Presiden menugaskan kita semua untuk dapat menuntaskannya 6 tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024," ujar Maruf Amin saat memimpin Rapat Pleno Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Rabu (26/8/2021).

Sejumlah program, ujar wapres, sudah dijalankan pemerintah untuk menurunkan beban pengeluaran keluarga miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Sepanjang tahun 2021 saja, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp272,12 triliun untuk bantuan sosial dan subsidi.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp168,57 triliun untuk peningkatan produktivitas masyarakat miskin.

Dengan anggaran yang tak sedikit ini, wapres meminta kementerian/lembaga melakukan sinkronisasi agar program pendayagunaan masyarakat fokus ke kantong kemiskinan ekstrem. Maruf meminta setiap kementerian/lembaga memperbaiki sistem pemetaan sasaran agar rumah tangga miskin merasakan manfaat.

Wapres juga meminta sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk mengidentifikasi 212 kabupaten/kota di 25 provinsi. Ratusan daerah itu diidentifikasi sebagai kantong-kantong kemiskinan dengan cakupan 75% dari jumlah penduduk ekstrem secara nasional.

Namun demikian untuk tahun 2021 ini, penanganan kemiskinan ekstrem dimulai di 7 provinsi. Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua. (sap)