25 Eselon II Dilantik Lintas Direktorat, Ini Alasan Menkeu

"Sumber daya manusia (SDM) di Kemenkeu harus memiliki pemikiran yang strategis, tidak terkotak-kotak dalam unit eselon I masing-masing. Dengan sikap yang terkotak-kotak akan menyebabkan Kemenkeu tidak mampu berfungsi maksimal," katanya di Kantor Kemenkeu, Senin (9/9/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan sebagai pemangku kebijakan fiskal, seluruh SDM di Kemenkeu sepatutnya mengerti bagaimana fungsi APBN dalam menjaga perekonomian nasional. Oleh karena itu, rotasi lintas direktorat menjadi sarana strategis dalam menanamkan hal tersebut.

Sri Mulyani menambahkan rotasi yang bersifat lintas direktorat ini sekaligus menjadi sarana pembelajaran yang efektif bagi pejabat baru yang dilantik. Lingkungan dan cakupan kerja yang berbeda diharapkan memperkaya perspektif pegawai dalam menjalankan tugas.

"Perpindahan seperti ini harus yang sifatnya reguler. Tour of duty bagian dari pembelajaran dan bagaimana upaya kita untuk miliki perspektif terkait dengan keuangan negara," imbuhnya.

Mutasi lintas unit kerja ini juga diharapkan Sri Mulyani mampu meningkatkan kapasitas kompetensi pejabat yang dilantik. Dengan demikian, mutasi 25 pejabat di eselon II kali ini menjadi model baru dalam melahirkan pimpinan di tubuh Kemenkeu.

"Saya ingatkan jangan merasa sudah cukup dengan ilmu, pengalaman dan pengetahuan. Kalau sampai pejabat eselon II sudah merasa cukup maka sudah bisa dipastikan Kemenkeu akan menjadi institusi yang mandek," Imbuhnya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan melakukan penyegaran dengan melantik 25 pejabat baru selevel eselon II. Rotasi melingkupi pejabat pada Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Kemudian Ditjen Perbendaharaan (DJPb), Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), Irjen Kemenkeu, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Berikut daftar 25 pejabat baru pada level eselon II Kemenkeu:

I. Direktorat Jenderal Anggaran

1. Lisbon Sirait sebagai Direktur Sistem Penganggaran DJPb
2. Wawan Sunarjo sebagai Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga DJPb
3. Tiarta Sebayang sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara
4. Bakhtaruddin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau
5. Alfiker Siringoringo sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bangka Belitung
6. Supendi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi
7. Sofandi Arifin sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Lampung
8. Ludiro sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta
9. Dedi Sopandi Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Timur
10. Edih Mulyadi sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat
11. Tri Budhianto sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali
12. Irfa Ampri sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tengah
13. Arif Wibawa sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara

II. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

1. Edward Uncok Parlagutan Nainggolan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat

III. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

1. Adriyanto, sebagai Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan
2. Agung Widiadi sebagai Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah

IV. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

1. Heri Setiawan sebagai Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
2. Brahmantio Isdijoso sebagai Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur
3. Endah Martiningrum sebagai Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen

V. Inspektorat Jenderal

1. Rina Robiati sebagai Inspektur VI

VI. Badan Kebijakan Fiskal

1. Ubaidi Socheh Hamidi sebagai Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

VII. Pusat Investasi Pemerintah

1. Ririn Kadariyah sebagai Direktur Utama
2. Muhammad Yusuf sebagai Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan
3. Mohd. Zeki Arifudin sebagai Direktur Pengelolaan Aset Piutang
4. Aris Saputro sebagai Direktur Hukum dan Manajemen Risiko. (Bsi)