Ada SPBU Baru, Pegawai Pajak Cek Kepatuhan Pelunasan PPN KMS

"Petugas melakukan penilaian properti kriteria II untuk menentukan nilai wajar atas biaya KMS terhadap SPBU," kata Kepala Seksi Pengawasan I KPP Pratama Curup Nur Ainayah dilansir pajak.go.id, dikutip pada Sabtu (29/7/2023).

Nur menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 61/2022 tentang PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri, perusahaan mempunyai kewajiban membayar PPN KMS apabila membangun bangunan dengan luas di atas 200 m².

Oleh karena itu, untuk menentukan nilai wajar atas KMS tersebut, DJP diwakili oleh fungsional penilai melakukan penilaian secara profesional terhadap bangunan SPBU yang dimaksud.

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 61/2022, KMS adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

"KMS ... dapat dilakukan secara sekaligus dalam suatu waktu tertentu atau bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari 2 tahun," bunyi Pasal 2 ayat (5) PMK 61/2022.

Perlu dicatat, hanya pembangunan dengan luas bangunan sebesar 200 meter persegi atau lebih yang terutang PPN KMS. Bila luas bangunan tidak mencapai 200 meter persegi, kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kriteria KMS.

Bila melakukan KMS, orang pribadi atau badan yang melakukan KMS harus membayar PPN KMS sebesar 20% dari tarif PPN yang berlaku umum. Dengan demikian, tarif efektif PPN KMS adalah sebesar 2,2%.

Ketika tarif umum PPN naik menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025, tarif PPN KMS bakal naik menjadi 2,4%.

Dasar pengenaan dari PPN KMS adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak hingga pembangunan selesai. Biaya perolehan tanah tidak bukan dasar pengenaan PPN KMS.

PPN KMS harus dihitung, dipungut, dan disetor sendiri oleh orang pribadi atau badan yang melakukan KMS. Penyetoran pajak dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. (sap)