Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Ada Tren Kenaikan Inflasi, Mendagri Minta Seluruh Pemda Waspada

A+
A-
0
A+
A-
0
Ada Tren Kenaikan Inflasi, Mendagri Minta Seluruh Pemda Waspada

Ilustrasi. Pedagang dan pembeli bertransaksi jual beli cabai di Pasar Senen, Jakarta, Jumat (1/12/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mewaspadai peningkatan laju inflasi pada akhir tahun.

Tito mengatakan tingkat inflasi Indonesia secara umum masih lebih rendah ketimbang negara lain. Namun, data inflasi terjadi pada Oktober dan November 2023 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

"[Tingkat inflasi Indonesia] tidak terlalu buruk. Kita relatif stabil, tetapi harus waspada karena 2 bulan ini trennya naik dari 2,2% ke 2,5%, dan sekarang 2,8%," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2023, Senin (4/12/2023).

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Tito menuturkan beberapa negara dunia mengalami lonjakan inflasi pada November seperti Venezuela sebesar 318%, Lebanon 215%, serta Argentina 143%. Indonesia masih tergolong baik karena tingkat inflasinya 2,86% sehingga berada pada peringkat 138 dari 186 negara.

Di antara negara G-20, Indonesia juga masih berada di peringkat dari 18 dari 24 anggota. Adapun di Asean, Indonesia menempati peringkat 8 dari 11 negara.

Dia menjelaskan laju inflasi pada setiap daerah memiliki tren yang berbeda-beda. Di level provinsi, Lampung menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 4,1%, sedangkan Aceh hanya 1,44%.

Baca Juga: Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

"Inflasi 2,8% ini jangan dilihat secara umum nasional karena terjadi variasi tiap daerah. Ada daerah yang tinggi, ada daerah yang rendah," ujarnya.

Sementara itu, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut komoditas yang menjadi penyebab inflasi utamanya beras, cabai merah, dan cabai rawit. Untuk itu, perubahan harga ketiga komoditas tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah.

Dia memaparkan komoditas utama penyebab kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) di setiap wilayah juga berbeda-beda. Misal, di wilayah Sumatera, komoditas dengan andil terbesar adalah cabai merah. Di Jawa, komoditas penyumbang kenaikan IPH tertinggi adalah cabai rawit.

Baca Juga: Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

"Ada 5 komoditas yang perlu menjadi perhatian dalam minggu-minggu berikutnya yaitu cabai merah, gula pasir, cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras," tuturnya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : mendagri tito, inflasi, pemerintah daerah, asumsi makro, APBN 2023, ekonomi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Mobil Asing di Perbatasan Bisa Masuk Wilayah RI dengan Impor Sementara

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sempurnakan Probis Pajak, Kemenkeu Siap Tindak Lanjuti Temuan BPK

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangunan Lama Direnovasi Sendiri Kena PPN KMS? Begini Ketentuannya

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB

Minggu, 07 Juli 2024 | 08:30 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Pemda Akhirnya Adakan Pemutihan Pajak setelah Lebih dari 1 Dekade

Minggu, 07 Juli 2024 | 08:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Saat NIK-NPWP Diterapkan Penuh, DJP: WP Jangan Ada yang Tertinggal