Agar Tak Hambat Investasi, Peraturan Soal Perizinan Ini Bakal Direvisi

"Ini akan diselesaikan dengan revisi PP Nomor 5/2021 [tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko]," katanya, Senin (30/1/2023).

Airlangga menuturkan revisi PP 5/2021 diperlukan untuk menyelesaikan beragam hambatan investasi yang berkaitan dengan masalah perizinan. Revisi atas PP 5/2021 baru bisa dilakukan oleh pemerintah akibat adanya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Selama ini, lanjutnya, revisi PP turunan UU Cipta Kerja tidak dapat dilakukan karena putusan tersebut melarang pemerintah menerbitkan peraturan baru hingga UU Cipta Kerja diperbaiki.

"Pemerintah akan terus melakukan debottlenecking daripada perizinan agar investasi bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Sebagai informasi, pelayanan PBG di daerah sempat terhambat akibat belum ditetapkannya peraturan daerah (perda) mengenai retribusi PBG oleh pemda dan DPRD. Pemerintah pusat mencatat hanya 87 dari 508 kabupaten/kota yang sudah memiliki perda retribusi PBG.

Guna mengatasi masalah absennya perda PBG, Kemendagri bersama Kemenkeu, Kementerian PUPR, dan Kementerian Investasi/BKPM menerbitkan surat edaran bersama yang memungkinkan pemda memungut retribusi PBG berdasarkan perda retribusi IMB.

Pemungutan retribusi berdasarkan perda retribusi IMB merupakan solusi sementara sebelum ditetapkannya perda retribusi PBG. Setiap pemda wajib memiliki perda retribusi PBG paling lambat pada 5 Januari 2024.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan penerbitan KKPR masih terkendala oleh minimnya rencana detail tata ruang (RDTR) yang sudah terintegrasi dengan online single submission (OSS). Saat ini, baru ada 118 RDTR yang sudah tersambung ke OSS.

Untuk itu, pemda perlu segera menyusun RDTR agar KKPR di daerahnya tak terkendala. Pemerintah menargetkan ada 2.000 RDTR yang terintegrasi dengan OSS pada 2024. (rig)