Alokasi DBH Sawit 2024 Diusulkan Turun Jadi Rp 3,39 Triliun

"Pada 2024, alokasi DBH sawit tetap diarahkan untuk infrastruktur jalan dengan mengacu pada aturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2023," sebut pemerintah, dikutip pada Senin (21/8/2023).

Penggunaan DBH sawit akan digunakan mendukung upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi eksternalitas negatif dari industri sawit sekaligus meningkatkan kelancaran arus distribusi di daerah.

Besaran Pagu DBH Sawit

Sesuai dengan PP 38/2023, pagu DBH sawit yang ditetapkan setiap tahun anggaran paling rendah sebesar 4% dari realisasi penerimaan bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit serta produk turunannya pada tahun sebelumnya.

Sebesar 60% dari pagu DBH sawit dibagikan kepada kabupaten/kota penghasil, sedangkan provinsi mendapatkan alokasi sebesar 20% dari pagu. Adapun kabupaten/kota lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasilan mendapatkan 20% dari pagu DBH sawit.

Penentuan besaran perincian alokasi anggaran DBH sawit kepada setiap daerah dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa indikator, seperti luas lahan perkebunan sawit, produktivitas lahan, serta kinerja daerah.

Agar DBH sawit digunakan sesuai dengan tujuannya, daerah penerima DBH sawit diwajibkan untuk menyusun rancangan kegiatan dan penganggaran. Rancangan tersebut akan dibahas bersama dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

"Dengan demikian, penggunaan DBH sawit diharapkan dapat tepat sasaran dan selaras dengan program atau kegiatan pemerintah," tulis pemerintah dalam Nota Keuangan RABPN 2024. (rig)