KINERJA PEMERINTAH

Atasi Kemiskinan Ekstrem, Sinkronisasi Data Pusat-Daerah Mendesak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 30 September 2021 | 15:30 WIB

Seorang dermawan (kiri) memberikan makanan kepada warga di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Jumat (13/8/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang atau turun 0,01 persen dibandingkan September 2020 sebesar 27,55 juta orang, karena adanya pemulihan di berbagai sektor ekonomi. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Sinkronisasi data terkait kesejahteraan sosial antara pemerintah pusat daerah mutlak diperlukan demi mengurangi angka kemiskinan ekstrem. Wakil Presiden Maruf Amin meminta sinkronisasi data ini dipercepat agar seluruh program yang dirancang benar-benar tepat sasaran.

Pemerintah mencatat ada 7 provinsi yang menjadi prioritas dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Ketujuhnya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua Barat, dan Papua.

"Kalau untuk anggaran sebenarnya sudah cukup, tinggal kita upayakan supaya tepat sasaran, supaya data sinkron tentang siapa yang harus menerima," kata Maruf dikutip dari Sekretariat Kabinet, Kamis (30/9/2021).

Sebelumnya, pemerintah sudah mencanangkan target angka kemiskinan ekstrem nol persen di 2024. Sampai tahun ini, pemerintah mencatat masih ada 4% penduduk atau 10 juta orang yang masuk dalam kategori miskin ekstrem. Merujuk ketetapan Bank Dunia, kemiskinan ekstrem adalah keluarga yang pengeluarannya di bawah US$1,9 per hari.

"Pemerintah menargetkan miskin ekstrem dapat mencapai nol persen di akhir 2024. Karena itu kita sekarang sedang menyelesaikan ini," kata wapres.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan adanya apresiasi bagi daerah yang berhasil menuntaskan jumlah kemiskinan ekstrem. Apresiasi bisa berupa reward di samping dana insentif daerah yang biasanya memang diberikan oleh Kementerian Keuangan. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kemiskinan, ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, pajak solidaritas