Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Audit Belanja Penanganan Covid-19, BPK Beberkan Sejumlah Temuan

A+
A-
0
A+
A-
0
Audit Belanja Penanganan Covid-19, BPK Beberkan Sejumlah Temuan

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (foto: bpk.go.id)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membeberkan sejumlah temuan hasil pemeriksaan atas belanja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 pada semester II/2021 paruh kedua tahun lalu.

Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan pemeriksaan BPK pada paruh kedua tahun lalu itu bertujuan untuk mengetahui efektivitas penanganan pemerintah di bidang kesehatan melalui kegiatan testing, tracing, treatment, serta edukasi dan sosialisasi.

Dia menyebutkan hasil pemeriksaan kinerja penanganan pandemi Covid pada Kementerian Kesehatan menghasilkan beberapa temuan permasalahan. Pertama, belum optimalnya sistem Kemenkes dalam melakukan testing dan tracing.

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

"Dukungan sistem informasi belum optimal dalam meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan serta penguatan kapasitas SDM testing dan tracing," katanya dari laman resmi BPK dikutip Senin (12/4/2021).

Permasalahan lainnya yang ditemukan BPK adalah belum memadainya panduan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan (travel advice) dalam mengubah perilaku masyarakat saat melakukan perjalanan lintas wilayah pada masa pandemi.

Auditor negara juga memeriksa kinerja BPJS Kesehatan. Hasil pemeriksaan mencatatkan sejumlah temuan seperti belum optimalnya pengelolaan administrasi dan verifikasi klaim Covid-19 atas tagihan pelayanan kesehatan dari rumah sakit.

Baca Juga: Target Pajak Diperkirakan Tidak Tercapai, Shortfall Rp66,9 Triliun

Selain itu, BPK menemukan penyaluran biaya kepada fasilitas kesehatan (faskes) serta penatausahaan kepesertaan dan bantuan iuran jaminan kesehatan nasional belum optimal. Atas temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk ditindaklanjuti.

Selanjutnya, BPK melakukan juga melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko atau risk based comprehensive audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. (rig)

Baca Juga: APBN Defisit Rp77,3 Triliun pada Semester I/2024, Ini Kata Sri Mulyani

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : bpjs kesehatan, BPK, kementerian kesehatan, penanganan covid-19, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Muhammad Ridwan Ikhsan

Selasa, 13 April 2021 | 08:25 WIB
Terima kasih kepada DDTC News yang sudah memberikan berita yang informatif. Hasil yang kurang maksimal berdasarkan temuan BPK terhadap kinerja Kemenkes, khususnya BPJS terkait penanganan Covid 19 yang masih belum optimal, diharapkan dapat bisa menunjukkan kinerja yang positif pada sepanjang tahun 20 ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Sistem INSW, Interaksi Pelaku Usaha dan Petugas Jadi Sederhana

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?