Bahas Revisi RUU KUP, Sri Mulyani Ungkap Urgensi Reformasi Pajak

"Kita berkepentingan untuk terus menjaga instrumen APBN sebagai sebuah instrumen yang sehat dan berkelanjutan, di mana penerimaan negara terus diupayakan memadai," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR membahas RUU KUP, Senin (28/6/2021).

Sri Mulyani mengatakan reformasi perpajakan meliputi 2 aspek perbaikan, yakni aspek kebijakan dan aspek administratif. Reformasi kebijakan misalnya diarahkan untuk memperluas basis pemajakan dan menjawab tantangan mengenai daya saing.

Kemudian, reformasi tersebut juga dilakukan melalui pemberian insentif yang terukur, efisien, dan adaptif dengan dinamika perpajakan global. Menurutnya, insentif pajak akan fokus pada sektor bernilai tambah tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja.

Selain itu, reformasi kebijakan juga dilakukan untuk mengurangi distorsi dan exemption berlebihan serta memperbaiki asas progresivitas atau keadilan pajak.

Sementara dari sisi reformasi administrasi, meliputi memperbaiki sistem yang lebih sederhana dan efisien, serta menjamin kepastian hukum perpajakan. Menurutnya, kemudahan itu dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha.

"Ini tentu akan berbanding lurus dengan compliance," ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan sistem pajak yang sederhana akan mudah dipahami masyarakat, terutama kelompok menengah, yang ingin berkontribusi tetapi tidak ingin berhadapan dengan sistem administrasi pajak yang begitu rumit.

Selain itu, reformasi administrasi juga menyangkut upaya pemanfaatan data dan informasi keuangan secara optimal serta adaptasi terhadap perkembangan struktur perekonomian. Hal ini terutama mengenai perkembangan digital dan transaksi ekonomi.

Secara bersamaan, Sri Mulyani menyebut reformasi dilakukan untuk mengikuti tren dan best practices perpajakan global serta mendorong kepatuhan pajak yang tinggi. (kaw)