Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati RAPBN 2023, Defisit Hanya 2,84%

"DPR bersama pemerintah telah menyepakati pelaksanaan konsolidasi fiskal tahun 2023 ini. Telah disepakati defisit sebesar 2,84% dari PDB sesudah 3 tahun ini kita dihadapkan pandemi dan konsekuensinya yang sangat berat yang menyebabkan defisit APBN melonjak," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (27/9/2022).

Pada RAPBN 2023, pemerintah dan Banggar DPR RI telah menyepakati pendapatan negara senilai Rp2.463,02 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan senilai Rp2.021,22 triliun dan PNBP senilai Rp441,39 triliun.

Adapun belanja negara telah disepakati senilai Rp3.061,17 triliun yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp1.000,84 triliun, belanja non-K/L senilai Rp1.245,61 triliun, dan transfer ke daerah senilai Rp814,71 triliun.

Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit anggaran pada tahun depan disepakati senilai Rp598,15 triliun atau 2,84% dari PDB.

Sri Mulyani mengatakan defisit anggaran yang rendah pada tahun depan adalah langkah yang tepat guna mengantisipasi kenaikan suku bunga dan nilai tukar serta gejolak sektor keuangan.

Meski defisit anggaran bisa ditekan ke level 2,84% dari PDB, Sri Mulyani berpandangan pembiayaan utang yang diperlukan guna menambal defisit tersebut tetap perlu diantisipasi.

"Secara nominal angka [defisit] adalah Rp598,2 triliun. Dengan defisit ini, berarti ada pembiayaan utang yang harus diterbitkan mencapai Rp696,3 triliun. Kita harus sangat waspada terhadap pengelolaan defisit dan pembiayaan utang tersebut," ujar Sri Mulyani.

Terlepas dari tantangan tersebut, Sri Mulyani mengatakan APBN 2023 tetap akan difokuskan untuk mendorong dan memperbaiki produktivitas guna mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Belanja negara pada tahun depan akan difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, mendukung persiapan Pemilu 2024, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan penyelesaian infrastruktur strategis. (sap)