Bantu Korban Banjir, Otoritas Ini Tawarkan 5 Jenis Insentif Pajak

"Kabinet Thailand menyetujui paket 14 langkah untuk membantu korban banjir sebagaimana diusulkan oleh Kementerian Keuangan," katanya, dikutip pada Minggu (23/10/2022).

Anucha menuturkan terdapat 5 jenis insentif perpajakan yang diberikan. Pertama, pengurangan penghasilan kena pajak maksimal THB100.000 atau sekitar Rp40,7 juta atas pengeluaran untuk perbaikan rumah dan THB30.000 atau Rp12,2 juta untuk perawatan mobil.

Kedua, pembebasan pajak atas kompensasi yang diterima orang pribadi dan badan dari pemerintah, sumbangan masyarakat, atau perusahaan asuransi untuk mengatasi kerusakan akibat banjir.

Ketiga, sumbangan kepada negara atau organisasi amal untuk membantu korban banjir dapat menjadi pengurang pajak. Namun, jumlah sumbangannya tidak boleh melebihi 10% dari penghasilan kena pajak dan tidak melebihi 2% dari laba bersih perusahaan.

Keempat, barang-barang yang diimpor untuk membantu korban banjir dibebaskan dari bea masuk. Kelima, bantuan keuangan yang diberikan oleh Thailand Tobacco Monopoly untuk anggota yang mengalami kerusakan rumah atau properti lainnya akan dibebaskan dari pajak.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif lainnya seperti pembebasan biaya sewa terutang oleh penyewa yang rumahnya hancur total selama 2 tahun. Jika terjadi kerusakan sebagian, biaya sewa akan dibebaskan selama 1 tahun.

"Jika penyewa gagal membayar sewa, mereka akan terhindar dari biaya penalti atas default," ujarnya seperti dilansir thaipbsworld.com.

Pemerintah sebelumnya merilis peringatan mengenai bahaya banjir bandang untuk 8 provinsi seiring dengan tingginya curah hujan. Banjir telah terjadi di 59 dari 77 provinsi di Thailand. Sekitar 450.000 unit rumah dan 107.200 hektar lahan pertanian terkena dampak.

Kabinet pada pekan lalu juga telah menyepakati pengalokasian anggaran THB23 miliar atau sekitar Rp9,3 triliun untuk bantuan korban dan rehabilitasi dampak banjir. (rig)