Bantu Korban PHK, Jokowi Minta Wali Kota Gencarkan Program Padat Karya

"Masyarakat di bawah harus diberikan penghasilan yang seluas-luasnya, diberikan pekerjaan yang seluas-luasnya," katanya dalam pembukaan Munas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Kamis (11/2/2021).

Jokowi mengatakan satu-satunya penggerak perekonomian masyarakat saat ini hanya dari belanja pemerintah, yakni APBN dan APBD. Oleh karena itu, dia menyarankan wali kota menggunakan APBD untuk proyek-proyek yang bisa dibangun menggunakan skema padat karya.

Proyek itu misalnya perbaikan infrastruktur jalan kampung, puskesmas, posyandu, serta sekolah. Dia meyakini program padat karya akan menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga korban PHK dapat kembali memperoleh gaji dan memulihkan daya belinya.

Menurutnya, pengerjaan berbagai proyek pada semua kementerian saat ini juga diarahkan melalui skema padat karya. "Kita harus bergotong-royong agar semua warga yang kehilangan pekerjaan bisa mendapat penghasilan. Goal-nya ke sana," ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta wali kota tetap memberikan banyak bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin yang tidak bisa berpartisipasi dalam program padat karya.

Dia kemudian menyinggung peran konsumsi rumah tangga yang masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada 2020, ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07%, terendah sejak krisis moneter 1998 yang minus 13,16%.

Konsumsi rumah tangga tercatat mengalami kontraksi 2,63%, sementara konsumsi pemerintah tumbuh 1,94%. Simak ‘Pertama Sejak Krismon, Pertumbuhan Ekonomi 2020 Minus 2,07%’. (kaw)