Banyak Daerah Tak Punya RDTR, Perizinan Jadi Terkendala

"RDTR ini belum ada, baru 5% atau 104 dari total 2.000," katanya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2022, dikutip pada Minggu (4/12/2022).

Menurut Bahlil, Kementerian Investasi/BKPM hanya bertanggung jawab menyediakan sistem OSS, sedangkan pihak yang bertanggungjawab untuk mengintegrasikan RDTR dengan sistem OSS adalah kementerian teknis.

Selain terkendala oleh kurangnya RDTR yang terintegrasi dengan OSS, penerbitan perizinan lewat OSS juga masih terkendala oleh absennya peraturan daerah (perda) terkait dengan persetujuan bangunan gedung (PBG) di daerah.

"Dalam UU Cipta Kerja itu kalau tidak ada perdanya tidak bisa. Di lain pihak, kondisi di daerah itu perda masih tarik menarik antara DPRD dan kepala daerah," ujar Bahlil.

Sebagai solusi jangka pendek, lanjut Bahlil, Kementerian Investasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PUPR menerbitkan surat edaran yang meminta pemda memberikan pelayanan PBG menggunakan perda lama hingga 5 Januari 2024.

Terlepas dari permasalahan RDTR dan PBG tersebut, Bahlil mengeklaim UMKM yang bergerak pada sektor berisiko rendah tidak akan menghadapi kendala ketika mengurus perizinan melalui OSS.

"Kalau menengah ke bawah itu relatif aman karena tidak ada izin lokasi dan amdalnya. Jadi yang berisiko tinggi, mau membangun industri, mau membangun perumahan, itu pasti bermasalah," ujarnya. (rig)