Baru Dua Tahun, Presiden Marcos Ingin Revisi UU Soal Insentif Pajak

"Kami sedang berusaha menyelesaikan masalah-masalah itu dan kami akan memperkenalkan amandemen undang-undang CREATE untuk menanganinya," katanya, dikutip pada Rabu (2/8/2023).

Marcos mengatakan pemerintah terus berupaya membuat sistem pajak yang adil bagi wajib pajak. Menurutnya, wajib pajak pun dapat menyampaikan usulan revisi terhadap pasal pada undang-undang yang dianggap menghambat iklim usaha dan memberi rekomendasi berdasarkan praktik terbaik di luar negeri.

Sementara itu, Sekretaris Komunikasi Kepresidenan Cheloy Garafil mengatakan wacana revisi UU CREATE mencuat ketika Marcos bertemu pelaku usaha. Dalam pertemuan itu, pelaku usaha banyak memberikan catatan mengenai kebijakan pajak yang berlaku saat ini.

Salah satu keluhan pengusaha adalah soal eksportir tidak langsung yang dikenakan PPN ketika memasok barang dan jasa ke perusahaan berorientasi ekspor. Sebagai tanggapan, pemerintah menyatakan usulan revisi UU CREATE dan peraturan pelaksanaannya dapat dilakukan apabila dibutuhkan.

Dia menyebut revisi undang-undang bisa dilakukan salah satunya agar lebih memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Revisi UU CREATE pun nantinya diharapkan mampu mengatasi kekhawatiran yang masih dirasakan investor.

Melalui revisi, diusulkan wajib pajak di bawah rezim PPh 5% dari penghasilan bruto akan memiliki opsi untuk mendaftar sebagai pemungut PPN, sehingga mereka dapat membebankan pajak keluaran kepada pelanggan domestik atau menerima restitusi dari otoritas (Bureau of Internal Revenue/BIR).

Secara terpisah, Komisaris BIR Romeo Lumagui, Jr. menyatakan menyetujui wacana revisi UU CREATE. Menurutnya, kebijakan pajak memang perlu terus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha.

"Revisi bisa dilakukan untuk menarik lebih banyak investor. Kami akan mendukung penuh," ujarnya dilansir news.abs-cbn.com.

Di sisi lain, Lumangui berharap melalui revisi UU CREATE pemerintah dapat mengevaluasi pemberian berbagai insentif pajak. Sebagaimana dilaporkan World Bank, Filipina termasuk negara yang terlalu banyak memberikan insentif pajak. (sap)