Batas Maksimal Defisit APBD 2022 Diturunkan, Ini Kata Kemenkeu

"Penurunan batas maksimal kumulatif defisit tersebut mengikuti arah konsolidasi fiskal APBN bahwa defisit APBN 2023 kembali maksimal 3%," katanya, Rabu (8/9/2021).

Astera menuturkan pemerintah menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD setiap tahun. Meski batas maksimal kumulatif defisit APBD 2022 menurun, tetap ada ruang bagi daerah untuk melakukan pinjaman daerah.

Pada masa pandemi Covid-19, pemda dapat melakukan pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Untuk itu, defisit APBD didefinisikan sebagai defisit yang dibiayai dari pinjaman daerah dan pinjaman untuk PEN daerah.

PMK 117/2021 juga mengatur batas maksimal kumulatif pinjaman daerah 2022 ditetapkan sebesar 0,32% PDB. Pinjaman daerah tersebut sudah termasuk pinjaman yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan dan pinjaman PEN daerah.

Namun demikian, lanjut Astera, realisasi kumulatif pinjaman daerah hingga saat ini masih lebih kecil dari batas yang ditetapkan. "Realisasi kumulatif pinjaman daerah sampai saat ini masih di bawah ketentuan batas maksimal kumulatif defisit yang ditetapkan," ujarnya.

Sebagai informasi, PMK 117/2021 juga mengatur batas maksimal defisit APBD 2022 masing-masing daerah harus ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah.

Untuk daerah dengan kapasitas fiskal sangat tinggi, batas maksimal defisit APBD 2022 mencapai 5,3% dari perkiraan pendapatan daerah 2022. Lalu, batas maksimal defisit untuk daerah berkapasitas fiskal tinggi sebesar 5% dan sebesar 4,7% untuk kapasitas fiskal sedang.

Pada daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan sangat rendah, batas maksimal defisit APBD 2022 masing-masing sebesar 4,4% dan 4,1%. Kategori kapasitas fiskal daerah tersebut akan mengacu pada PMK 116/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. (rig)