Bea Cukai Manfaatkan Teknologi Blockchain Tahun Depan

Menurutnya, kebijakan itu juga lebih masuk akal dalam mengoptimalkan potensi penerimaan di tengah pandemi Covid-19, ketimbang menaikkan tarif pajak. "Penerapan kebijakan ini seharusnya tidak mempengaruhi momentum pemulihan ekonomi domestik," katanya, Senin (7/12/2020).

Lavaron mengatakan departemennya bertanggung jawab mengumpulkan penerimaan 530 miliar baht atau Rp247,35 triliun pada 2021. Angka itu lebih kecil dibandingkan dengan target tahun ini yang mencapai 548 miliar baht atau Rp255,7 triliun, karena mempertimbangkan dampak pandemi.

Ia optimistis target itu akan bisa tercapai, karena penerapan teknologi blockchain. Teknologi itu akan membantu petugas mengidentifikasi harga barang sekaligus besaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus importir lunasi.

Selain itu, teknologi itu juga akan membantu pemerintah mengintegrasikan data antardepartemen, seperti Ditjen Bea dan Cukai dengan Ditjen Pendapatan Umum Perpajakan ke dalam satu database.

"Dengan blockchain, penggelapan pajak seharusnya menjadi lebih sulit, karena pemeriksaan pajak akan dilakukan dengan berkoordinasi satu sama lain," ujarnya.

Lavaron menargetkan prosedur terintegrasi blockchain bisa segera berlaku untuk semua barang impor, pada awal 2021. Sementara dari sisi ekspor, pada kuartal I/2021 baru akan berlaku untuk komoditas minyak.

Alasannya minyak merupakan komoditas ekspor andalan dan menyumbang bea keluar terbesar bagi Thailand. Penerimaan bea keluar atas ekspor minyak bisa mencapai 200 miliar bath atau Rp93,34 triliun per tahun, setara dua pertiga dari total penerimaan Ditjen Bea dan Cukai.

"Blockchain harus dapat membantu kami menentukan apakah minyak itu sebenarnya diekspor ke luar Thailand atau justru diedarkan dan dijual di dalam negeri," imbuhnya, dilansir dari bangkokpost.com. (Bsi)