Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Begini Alasan Pemerintah Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan

A+
A-
10
A+
A-
10
Begini Alasan Pemerintah Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah beralasan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020 yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.64/2020 bertujuan untuk memperbaiki tata kelola asuransi kesehatan.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibutuhkan guna memperbaiki tata kelola asuransi kesehatan di Indonesia.

“Kami menghormati keputusan Mahkamah Agung. Untuk itu, kami akan melakukan perbaikan kebijakan dan pengelolaan yang secara menyeluruh. Jadi sistemik," katanya melalui konferensi video, Kamis (14/5/2020).

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Pria yang juga menjabat Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK ini menambahkan kenaikan iuran telah mempertimbangkan masukan dari para ahli yang independen dan kompeten.

Pemerintah juga memperbaiki tata Kelola BPJS Kesehatan di antaranya terkait kepesertaan. Perpres tersebut memuat segmentasi peserta BPJS Kesehatan dengan merujuk perbaikan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta mandiri Kelas III yang mencakup Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Dalam perpres tersebut, Pemerintah daerah juga bisa memberikan subsidi iuran peserta mandiri kelas III sebesar Rp35.000 per bulan per orang. “Kita mengakomodasi gotong royong segmen kepesertaan,” ujar Tubagus.

Baca Juga: Target Pajak Diperkirakan Tidak Tercapai, Shortfall Rp66,9 Triliun

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, lanjutnya, juga bertujuan untuk menekan tingkat tunggakan dalam kepesertaan. Pemerintah memberikan relaksasi pada peserta yang menunggak iuran, tetapi menyiapkan pelayanan yang maksimal untuk peserta yang patuh membayar.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menambahkan Perpres 64/2020 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sebenarnya masih tetap dalam koridor putusan MA.

"Implikasi atas putusan MA kan ada tiga, yakni mencabut, mengubah, atau melaksanakan. Artinya ini Pak Jokowi masih dalam koridor, yakni mengubah, dan itu tetap dalam konteks menghormati," katanya.

Baca Juga: APBN Defisit Rp77,3 Triliun pada Semester I/2024, Ini Kata Sri Mulyani

Perpres 64/2020 mengatur kenaikan iuran peserta mandiri kelas III BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020/ Untuk kelas III, iuran menjadi Rp35.000 per bulan, naik 37,25%. Iuran kelas II naik 96,07% menjadi Rp100.000, dan iuran kelas I naik 87,5% menjadi Rp150.000.

Khusus peserta kelas III PBPU dan BP, iuran yang akan dibayar peserta hingga akhir tahun ini sebesar Rp25.500 per bulan. Sisanya sebesar Rp16.500 akan dibayar pemerintah pusat sebagai bantuan iuran.

Untuk tahun 2021 dan seterusnya, peserta kelas III PBPU dan BP akan membayar Rp35.000 per bulan, dan Rp7.000 akan dibayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga total iuran kelas III mencapai Rp42.000 per bulan.

Baca Juga: Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?

Namun, pemerintah daerah juga dibolehkan membayar iuran peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama peserta sebesar Rp35.000 per bulan per orang, baik sebagian maupun seluruhnya. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : iuran bpjs kesehatan, kenaikan iuran, asuransi kesehatan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Sistem INSW, Interaksi Pelaku Usaha dan Petugas Jadi Sederhana

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?