Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

BPK Berikan Opini WTP Atas LKPP 2021, 4 Kementerian/Lembaga Dapat WDP

A+
A-
1
A+
A-
1
BPK Berikan Opini WTP Atas LKPP 2021, 4 Kementerian/Lembaga Dapat WDP

Ketua BPK Isma Yatun. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021.

Di sisi lain, Ketua BPK Isma Yatun mengatakan terdapat 4 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) yang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, BRIN, dan LIPI.

"Opini WTP atas LKPP Tahun 2021 didasarkan pada opini WTP atas 83 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2021 yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP Tahun 2021," ujar Isma dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (14/6/2022).

Baca Juga: Terima LHP dari BPK, Jokowi Kembali Soroti Perizinan yang Masih Rumit

Setelah dilakukan audit, BPK mencatat realisasi pendapatan negara dan hibah pada APBN 2021 mencapai Rp2.011,34 triliun atau 115% dari target pada APBN 2021.

Termasuk di dalam realisasi pendapatan negara dan hibah di atas adalah penerimaan perpajakan senilai 1.547,84 triliun atau 107% dari target penerimaan perpajakan pada APBN 2021. Adapun realisasi PNBP tercatat mencapai Rp458,49 triliun atau 154% dari target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, realisasi belanja negara tercatat pada tahun lalu tercatat mencapai Rp2.786,41 triliun atau 101,32% dari target yang telah ditetapkan.

Baca Juga: Di Balik Bertahapnya Integrasi NIK-NPWP, Pertimbangan Kesiapan Sistem

Isma mengatakan realisasi belanja negara yang melampaui target disebabkan oleh belanja barang yang mencapai 146% dari target, belanja subsidi sebesar 138% dari target, dan belanja bansos sebesar 108% dari target.

"Pelampauan atas belanja tersebut dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan," ujar Isma.

Dengan realisasi pendapatan dan belanja negara di atas, realisasi defisit anggaran pada tahun lalu mencapai Rp775,06 triliun atau 4,57% dari PDB.

Baca Juga: Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Defisit anggaran pada APBN 2021 lebih rendah bila dibandingkan target defisit anggaran yang ditetapkan di awal sebesar 5,7% dari PDB. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pemeriksaan, BPK, audit, LKPP, LKKL, APBN 2021

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 04 Juni 2024 | 10:45 WIB
LHP LKPP 2023

BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan Lapkeu Pemerintah, APBN Jadi Sorotan

Sabtu, 01 Juni 2024 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Kaji Lagi Aturan Impor Barang Pindahan dan Bawaan Penumpang

Rabu, 29 Mei 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Target Pajak Nyaris Rp2.000 Triliun, Perlu Sinergi Penegakan Hukum

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?

Senin, 08 Juli 2024 | 14:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: 360 Derajat, Wajib Pajak Dapat Dilihat dari Berbagai Sisi

Senin, 08 Juli 2024 | 14:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Jualan Online-Reseller, Hitung Pajak Pakai Pembukuan atau Pencatatan?