Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

BPS Catat Konsumsi Pemerintah Menurun, Begini Penjelasan BKF

A+
A-
0
A+
A-
0
BPS Catat Konsumsi Pemerintah Menurun, Begini Penjelasan BKF

Gedung Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyebut tidak semua belanja pemerintah dicatat dalam komponen konsumsi pemerintah pada laporan PDB kuartal II/2022 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan belanja negara yang dicatat sebagai konsumsi pemerintah hanyalah belanja barang dan jasa, sedangkan belanja-belanja lain seperti bansos tidak dicatat sebagai konsumsi pemerintah.

"Belanja negara yang langsung ke kantong masyarakat seperti PKH dan BLT itu banyak langsung ke kantong masyarakat sehingga tidak tercermin dalam belanja pemerintah pada BPS, tetapi muncul di belanja negara total," katanya, dikutip pada Selasa (9/8/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Meski BPS mencatat konsumsi pemerintah pada kuartal II/2022 turun hingga 5,24%, belanja negara hingga Juni 2022 sesungguhnya tumbuh sebesar 6,28% dan belanja pemerintah pusat tumbuh mencapai 10,07%.

"Jadi itu masalah pencatatan saja. Itu penjelasan besar mengapa belanja negara tumbuh di atas 6% tapi diumumkan BPS negatif. Memang ada yang negatif, tapi mayoritas langsung ke kantong masyarakat," ujar Febrio.

Kemudian, Febrio juga menjelaskan belanja barang dan jasa pada kuartal II/2021 memang amat tinggi akibat kenaikan kasus pandemi Covid-19. Hal ini juga dikarenakan pemerintah memang mempercepat vaksinasi kala itu.

Baca Juga: Target Pajak Diperkirakan Tidak Tercapai, Shortfall Rp66,9 Triliun

Pada kuartal II/2021, bed occupancy ratio (BOR) Wisma Atlet dan beberapa rumah sakit tercatat hampir mencapai 100%. Akibatnya, belanja penanganan pasien yang dikucurkan pada kuartal tersebut sangat tinggi.

Berbanding terbalik, pada kuartal II/2022, tidak ada belanja penanganan pasien yang dikucurkan seiring dengan BOR rumah sakit yang turun. Hal tersebut membuat belanja barang dan jasa terkait penanganan Covid-19 minim. (rig)

Baca Juga: APBN Defisit Rp77,3 Triliun pada Semester I/2024, Ini Kata Sri Mulyani

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kepala bkf febrio kacaribu, konsumsi pemerintah, PDB, BPS, belanja negara, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama

Jum'at, 05 Juli 2024 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Pengurus Tak Masuk Akta Pendirian, Boleh Tanda Tangan SPT Badan?

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya