Burden Sharing Berlanjut, BI Akan Beli SBN Rp439 Triliun hingga 2022

Dengan kesepakatan tersebut, BI berkomitmen membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp215 triliun pada 2021 dan Rp224 triliun pada 2022.

"SKB III ini akan tetap mengadopsi prinsip-prinsip yang selama ini kami jaga antara Bank Indonesia dengan pemerintah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi video, Selasa (24/8/2021).

Sri Mulyani menjelaskan BI melalui skema tersebut akan berkontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp58 triliun pada 2021.

Selain itu, BI juga menanggung seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp40 triliun pada 2022 sesuai dengan kemampuan dan neraca BI agar tetap terjaga.

Sementara itu, sisa biaya bunga untuk pembiayaan penanganan kesehatan lainnya dan penanganan kemanusiaan akan menjadi tanggungan pemerintah, dengan tingkat bunga acuan Suku Bunga Reverse Repo BI tenor 3 bulan (di bawah tingkat suku bunga pasar).

Skema penerbitan SBN dan kontribusi BI dalam SKB III terbagi dalam 2 klaster. Pada skema klaster A, BI akan menanggung seluruh biaya bunga sebesar tingkat suku bunga Reverse Repo BI Tenor 3 bulan senilai Rp58 triliun pada 2021 dan Rp40 triliun pada 2022.

Pada klaster B, BI akan berkontribusi senilai Rp157 triliun pada 2021 dan Rp184 triliun pada 2022 dengan bunga sebesar tingkat suku bunga Reverse Repo BI Tenor 3 bulan ditanggung pemerintah untuk penanganan kesehatan dan program perlindungan sosial.

Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan tetap menjaga kredibilitas pengelolaan keuangannya di tengah pandemi covid-19. Pemerintah juga tetap melakukan pelelangan SBN meskipun nominalnya akan terpengaruh SKB III.

"Kami melakukan ini namun tetap menjaga market integrity dari pasar surat berharga negara," ujarnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan BI akan tetap independen meskipun skema burden sharing berlanjut. Menurutnya, BI terpanggil untuk ikut berpartisipasi dalam mengatasi masalah kesehatan dan kemanusian yang terjadi akibat pandemi Covid-19, khususnya varian Delta.

"Kerja sama ini tidak akan dan tidak pernah mengurangi independensi BI dan kemampuan BI untuk melaksanakan kebijakan moneter yang pruden," tuturnya. (rig)