Cari Mitra Strategis, LPI Jajaki 50 Perusahaan

"Untuk mendorong pembangunan infrastruktur, [LPI] telah berkonsultasi dengan 50 perusahaan dan calon mitra strategis," katanya dalam sebuah webinar, Senin (22/3/2021).

Airlangga menjelaskan pemerintah telah menyuntikkan modal kepada LPI senilai Rp15 triliun. Suntikan modal akan kembali ditambah Rp15 triliun, serta inbreng saham BUMN sehingga total modal LPI mencapai Rp75 triliun.

Airlangga menyebut pembentukan LPI sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan daya tarik ekonomi Indonesia. Selain itu, pemerintah juga ingin memberikan pilihan kepada investor dalam berinvestasi di Indonesia, selain skema yang telah ada selama ini.

Dia optimistis keberadaan LPI akan ikut mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dari pandemi Covid-19. "Pemerintah optimistis 2021 akan menjadi titik balik dari berbagai permasalahan akibat pandemi yang dihadapi bangsa Indonesia," ujarnya.

Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2021 telah mengatur perlakukan perpajakan terhadap penghasilan berupa dividen yang diterima mitra LPI. PP mengelompokkan mitra LPI sebagai subjek pajak luar negeri (SPLN) dan subjek pajak dalam negeri (SPDN).

Dividen yang diterima SPLN akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final sebesar 7,5%, sedangkan dividen yang diterima SPDN dikecualikan dari objek pajak. Pada dividen yang diterima dalam bentuk apapun selain akibat likuidasi, SPLN dikenai PPh final sebesar 7,5% atau sesuai dengan tarif pada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Sementara itu, dividen dari pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal yang diterima SPLN, bisa ditetapkan sebagai bukan objek PPh sepanjang diinvestasikan kembali dalam jangka waktu 3 tahun. Jika dividen karena likuidasi tidak diinvestasikan selama 3 tahun maka akan dikenakan PPh final 0,5%. (rig)