Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Cegah Kemiskinan Menanjak, Jokowi Minta Pemda Kontrol Harga Pangan

A+
A-
1
A+
A-
1
Cegah Kemiskinan Menanjak, Jokowi Minta Pemda Kontrol Harga Pangan

Warga beraktivitas di permukiman padat penduduk di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (23/8/2022). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemda menggunakan anggarannya masing-masing untuk mengontrol inflasi, khususnya yang bersumber dari harga pangan.

Lonjakan harga pangan di suatu daerah, menurutnya, berperan besar terhadap peningkatan kemiskinan. Oleh karenanya, Jokowi menilai kenaikan harga pangan perlu direspons cepat oleh pemerintah khususnya kenaikan harga beras.

"Kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan itu 74%. Begitu harga pangan naik artinya di sebuah daerah kemiskinan juga akan terkerek ikut naik terutama beras sebagai komponen utama," ujar Jokowi, Senin (12/9/2022).

Baca Juga: Terima LHP dari BPK, Jokowi Kembali Soroti Perizinan yang Masih Rumit

Jokowi mengatakan pemda perlu segera melakukan intervensi terhadap kenaikan harga beras meskipun kenaikannya hanya senilai Rp200. "Segera diintervensi, karena itu menyangkut kemiskinan di kabupaten/kota yang Bapak dan Ibu pimpin, bisa langsung naik angka kemiskinannya," ujar Jokowi.

Berdasarkan catatan pemerintah pusat, terdapat earmark 2% dana transfer umum (DTU) senilai Rp2,17 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp9,9 triliun yang masih bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi komoditas pangan guna menekan laju inflasi.

Jokowi mengatakan anggaran di atas seharusnya bisa dikucurkan secara cepat oleh pemda, apalagi mengingat realisasi belanja APBD se-Indonesia masih sebesar 47%.

Baca Juga: Jokowi Klaim IKN Bakal Dukung Sektor Pertanian Daerah Sekitarnya

"Waktu yang tinggal Oktober, November, dan Desember ini betul-betul anggaran yang ada ini bisa segera direalisasikan. Kita tahu kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah daerah itu sangat besar," ujar Jokowi.

Untuk diketahui, inflasi pada 2022 diperkirakan kan mencapai 6,3% hingga 6,7% akibat kenaikan harga BBM. Inflasi bulanan diperkirakan akan melonjak pada September 2022 dan akan kembali normal pada November 2022.

Walau demikian, Jokowi ingin inflasi pada tahun ini tetap terjaga tidak lebih dari 5%. Jokowi memandang target tersebut bisa dicapai sepanjang pemda kompak menggunakan 2% dari DTU dan BTT untuk mengendalikan harga pangan. (sap)

Baca Juga: Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kemiskinan, angka kemiskinan, ketimpangan, perekonomian nasional, PDB, gini ratio, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Juni 2024 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hadapi El Nino, Jokowi Pasang 20.000 Pompa di Daerah Produsen Beras

Kamis, 13 Juni 2024 | 14:35 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pesan Jokowi ke Rakyat: Jangan Judi, Mending Uangnya Buat Modal Usaha

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meski Sulit Dicapai, Jokowi Tetap Targetkan Stunting Turun ke 14%

Rabu, 12 Juni 2024 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Minta Kemenkeu Susun Roadmap Tax Ratio 23%, Sri Mulyani Keberatan

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya