DPR Minta Kemenkeu Susun Roadmap Tax Ratio 23%, Sri Mulyani Keberatan

"Kita tidak secara spesifik menargetkan 23%, jadi kami mohon mungkin di-drop saja karena saya takut menimbulkan suatu signaling yang salah. Itu dari kami," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR, dikutip Rabu (12/6/2024).

Sri Mulyani pun mengatakan oleh karena rapat kali ini adalah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, munculnya target tax ratio sebesar 23% dalam roadmap berpotensi menimbulkan kekhawatiran.

Oleh karena itu, Sri Mulyani hanya bersedia untuk menyiapkan analisa kebijakan dan roadmap untuk mencapai target tax ratio yang lebih tinggi, tanpa menyebutkan target spesifik sebesar 12% hingga 23% seperti yang diusulkan Komisi XI DPR.

"Tadi kan spiritnya dari Komisi XI DPR adalah untuk mendapatkan gambaran sebetulnya potential tax-nya seperti apa. Kalau mau dikontestasikan dengan analisa dari institusi lain juga boleh saja, itu adalah perdebatan yang sehat untuk mendapatkan gambaran yang kredibel soal tax ratio Indonesia," ujar Sri Mulyani.

Untuk diketahui, munculnya usulan untuk menyiapkan roadmap peningkatan tax ratio dilatarbelakangi oleh tingginya rasio pendapatan negara yang hendak dicapai oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP, pemerintah perlu menyiapkan dokumen yang menjabarkan tahapan-tahapan yang perlu dilalui untuk mencapai target tax ratio yang tinggi tersebut.

"Kalau mau jadi 12% apa syaratnya dan ketentuannya? Mau jadi 15% apa syarat dan ketentuannya? Sampai ke 23% tadi syarat dan ketentuannya apa? Potensinya di mana masing-masing tahapan itu," kata Dolfie dalam rapat sebelumnya. (sap)