Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Dapat Keringanan Pajak Hingga Rp51 Triliun, UKM Buka 600.000 Pekerjaan

A+
A-
0
A+
A-
0
Dapat Keringanan Pajak Hingga Rp51 Triliun, UKM Buka 600.000 Pekerjaan

Bendahara Negara Australia Josh Frydenberg. (foto: canberratimes.com.au)

CANBERRA, DDTCNews – Bendahara Negara Australia Josh Frydenberg menyebutkan keringanan pajak yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah di Canberra pada 2021 dan 2022 diperkirakan mencapai sekitar AUD5 miliar atau Rp51,62 triliun.

Kantor Perpajakan Australia menyebutkan bantuan tersebut mendorong penciptaan lapangan kerja di seluruh sektor usaha. Sejak April 2020 hingga September 2021, usaha kecil dan menengah (UKM) telah menciptakan sekitar 600.000 lapangan kerja.

"Kami tidak hanya memberikan pajak yang lebih rendah, kami memberikan lebih banyak pekerjaan," kata Frydenberg dikutip dari canberratimes.com.au, Senin (22/11/2021).

Baca Juga: Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Keringanan yang diberikan kepada individu dengan kategori penghasilan rendah dan menengah memberikan pengurangan pajak hingga senilai AUD1.080 atau Rp11,15 juta untuk individu. Offset tersebut akan berakhir pada akhir tahun keuangan 2021/22.

Frydenberg tidak bisa memastikan apakah pemberian keringanan pajak tersebut akan dipertahankan atau tidak. Namun, lanjutnya, pemerintah akan mempertimbangkan setiap opsi untuk meringankan beban pajak masyarakat.

"Kami akan mempertimbangkan semua opsi kami dalam hal reformasi pajak yang lebih luas, tetapi apa yang kami katakan adalah bahwa kami berkomitmen untuk menurunkan pajak dan itulah rekam jejak kami," tuturnya.

Baca Juga: Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Selain masalah keringanan pajak, pemerintah juga menyoroti permasalahan mengenai pengindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal tersebut disampaikan Asisten Bendahara Negara Stephen Jones.

Jones mengungkapkan mayoritas penduduk Australia setuju jika perusahaan luar negeri diberikan hak untuk datang ke Canberra dan menghasilkan banyak uang, perusahaan asing tersebut harus membayar bagian mereka yang adil. (vallen/rig)

Baca Juga: Target Pajak Diperkirakan Tidak Tercapai, Shortfall Rp66,9 Triliun

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : australia, ukm, keringanan pajak, lapangan kerja, pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 07 Juli 2024 | 14:30 WIB
KP2KP BINTUHAN

Kumpulkan Data Pengusaha, Petugas Pajak Kunjungi Dinas Pariwisata

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:00 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Pegawai Dapat Uang untuk Sewa Kos dari Pemberi Kerja, Kena PPh 21?

Senin, 08 Juli 2024 | 14:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: 360 Derajat, Wajib Pajak Dapat Dilihat dari Berbagai Sisi

Senin, 08 Juli 2024 | 14:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Jualan Online-Reseller, Hitung Pajak Pakai Pembukuan atau Pencatatan?