Dapat Surat Tagihan Pajak, Youtuber dan Influencer Mendemo

“Otoritas telah berlaku diskriminatif terhadap pekerja lepas di bidang internet,” katanya, dikutip Selasa (19/1/2021).

Pogacar menjelaskan pekerja lepas internet tidak memiliki payung hukum yang jelas seperti pekerja formal. Para freelancer dunia maya ini tidak terikat ketentuan upah minimum, jam kerja dan waktu lembur serta pilihan untuk membentuk serikat pekerja.

Meski begitu, ribuan pekerja lepas di bidang TIK justru mendapat surat panggilan untuk pemeriksaan dari otoritas pajak. Mereka menghadapi tagihan utang pajak atas penghasilan yang diraih dari internet dalam 5 tahun terakhir atau setara dengan tarif 80% PPh OP.

Menurutnya, Serbia memerlukan payung hukum perpajakan untuk jenis pekerjaan baru tersebut agar tidak diperlakukan secara diskriminatif.

"Kewajiban [perpajakan] pekerja internet harus dimulai saat UU baru dibuat secara tepat menjelaskan hak dan kewajiban bagi pekerja lepas," ujarnya.

Untuk itu, aksi demonstrasi dilancarkan dengan dua tuntutan utama pada bidang perpajakan. Pertama, tarif PPh OP nonkaryawan di Serbia harus kompetitif ketimbang negara lain di kawasan Balkan. Kedua, meminta proses pemeriksaan dihentikan dan kewajiban membayar utang pajak dalam 5 tahun terakhir dihapus alias pemutihan pajak.

Aksi yang digelar pada 16 Januari 2021 tersebut pada akhirnya direspons positif oleh pemerintah. Perdana Menteri (PM) Ana Brnabic, Menkeu Sinisa Mali dan Direktur Badan Administrasi Pajak Dragana Markovic bersedia melakukan negosiasi dengan para pekerja lepas internet untuk merumuskan kebijakan pajak. Proses negosiasi akan dilangsungkan pekan ini.

"Kami berharap protes ini menyadarkan semua pihak bahwa jalan negosiasi adalah cara paling menguntungkan bagi kami dan negara," kata salah satu anggota asosiasi Milica Dragicevic seperti dilansir emerging-europe.com. (rig)