Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

DDTC Fiscal Research: Penerimaan Pajak Elastis Saat Ekonomi Turun

A+
A-
4
A+
A-
4
DDTC Fiscal Research: Penerimaan Pajak Elastis Saat Ekonomi Turun

Research Coordinator DDTC Fiscal Research Denny Vissaro saat memaparkan materi dalam webinar bertajuk “Refleksi dan Outlook Sektor Pajak Indonesia: Peluang dan Tantangan”.

JAKARTA, DDTCNews – Elastisitas pertumbuhan penerimaan pajak atau tax buoyancy rendah ketika ekonomi tumbuh, tapi justru meningkat di saat ekonomi melemah.

Hal tersebut disampaikan Denny Vissaro, Research Coordinator DDTC Fiscal Research dalam webinar bertajuk “Refleksi dan Outlook Sektor Pajak Indonesia: Peluang dan Tantangan”. Webinar ini merupakan persembahan DDTC untuk memeriahkan Hari Pajak 2020.

Denny mengatakan kinerja pajak sudah tertekan sejak sebelum adanya pandemi Covid-19. Kinerja semakin terpukul saat ini hingga waktu yang belum dapat diprediksi. Saat ekonomi tumbuh stabil di kisaran angka 5% selama satu dekade terakhir, tax buoyancy justru memiliki tren terus menurun.

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

“Namun, berbeda yang terjadi ketika ekonomi melemah mendekati angka 0% atau bahkan berisiko minus. Ketika ini terjadi, justru pola penerimaan pajak menjadi sangat elastis terhadap ekonomi,” ujar Denny, Kamis (15/7/2020).

Dia mengungkapkan setidaknya ada empat faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi. Pertama, penurunan aktivitas ekonomi. Ketika ekonomi tumbuh, terindikasi lebih banyak dari aktivitas yang tidak tercakup dalam sistem pajak.

Tidak tercakupnya dalam sistem pajak bisa terjadi karena adanya pengecualian pengenaan pajak secara ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ada juga faktor tidak bisa terjangkaunya aktivitas tersebut secara administratif.

Baca Juga: Target Pajak Diperkirakan Tidak Tercapai, Shortfall Rp66,9 Triliun

Kedua, perubahan pola konsumsi. Denny mengatakan pada saat krisis, biasanya ada perubahan pola konsumsi masyarakat, baik dari sisi besaran, sektor, maupun platform. Konsumsi bergeser dari produk yang selama ini menjadi sumber penerimaan pajak ke barang dan jasa yang berkontribusi kecil, bahkan nol.

Ketiga, shadow economy baru. Aktivitas ekonomi nyata tapi tidak tedeteksi oleh otoritas pajak. Ketika krisis, masyarakat akan berusaha untuk bertahan hidup. Bisa jadi, masyarakat yang selama ini berada di sektor formal beralih ke sektor informal. Shadow economy jadi pelabuhan baru

“Ini bisa berupa aktivitas ekonomi ilegal, kegiatan di sektor informal, aktivitas berbasis kas yang tidak mempunyai pelaporan keuangan, atau bahkan ekonomi digital yang sedang marak saat ini,” imbuh Denny.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya

Dia juga mengungkapkan selama ini diversifikasi sumber penerimaan pajak per sektor maupun per jenis pajak juga masih timpang. Kondisi ini, menurut International Monetary Fund (IMF) akan menyebabkan rentannya kinerja pajak terhadap krisis ekonomi.

Timpangnya distribusi kontribusi penerimaan pajak, sambung Denny, menunjukkan masih kurang terbangunnya semangat gotong royong sesuai tema peringatan Hari Pajak tahun ini. Simak juga Fokus Hari Pajak dengan tema “Bersiap Menunggu Badai Berlalu”.

Keempat, peningkatan insentif pajak. Lebih menonjolnya fungsi regulerend pajak saat pandemi Covid-19 membuat penerimaan pajak juga sangat sensitif. Pajak mau tidak mau harus menjalankan fungsi tersebut untuk meringankan beban masyarakat dan menstimulus perekonomian.

Baca Juga: APBN Defisit Rp77,3 Triliun pada Semester I/2024, Ini Kata Sri Mulyani

Dalam kesempatan itu, Denny juga mengatakan pemulihan kinerja fiskal pascakrisis selalu lambat, bahkan ada kemungkinan sulit kembali ke titik sebelum adanya krisis. Selain karena timbulnya kompetisi pajak dan banyaknya insentif pajak yang perlu disediakan guna menstabilkan perekonomian, kesadaran pajak pascakrisis tampaknya menurun.

“Tahun 2020 masih belum usai. Pandemi ini perlu kita maknai kehadiran pajak di tengah masyarakat dan kita manifestasikan semangat baru dengan bergotong royong meningkatkan kepatuhan pajak, baik untuk diri sendiri maupun komunitas,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam webinar kali ini, Managing Partner DDTC hadir sebagai keynote speaker. Simak artikel 'Pakar: Kepastian Hukum dalam Sistem Pajak Harus Jadi Prioritas'. Selain itu, ada Senior Researcher DDTC Fiscal Research Dea Yustisia yang juga hadir sebagai pembicara. (kaw)

Baca Juga: Mulai Hari Ini! Warga Kota Bekasi, Ada Diskon Pajak PBB-P2 hingga 10%

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Hari Pajak, tax buoyancy, penerimaan pajak, krisis, shadow economy, insentif, DDTC Fiscal Research

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi

Selasa, 02 Juli 2024 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Semester I/2024, Pemprov DKI Jakarta Kumpulkan Pajak Rp16,8 Triliun

Selasa, 02 Juli 2024 | 16:35 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Pemerintah Sebut Proses Restitusi Pajak Dioptimalkan

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya