Debat Cawapres 22 Desember di JCC, Formatnya Sama? Ini Kata KPU

"Formatnya sama persis. Tidak ada perubahan sebagaimana yang terjadi di debat calon presiden yang pertama," katanya, Senin (18/12/2023).

Hasyim mengatakan tema debatnya yakni ekonomi—baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital—, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, tata kelola APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Dia menjelaskan debat kedua ini akan diikuti oleh ketiga cawapres. Debat tersebut dimulai pukul 19.00 WIB, serta disiarkan secara langsung dengan durasi selama 120 menit.

Seperti debat pertama, debat kedua ini akan terdiri atas 6 segmen. Segmen pertama akan diisi dengan penyampaian visi, misi, dan program kerja yang sesuai dengan tema.

Pada segmen kedua dan ketiga, masing-masing cawapres akan menjawab pertanyaan yang disusun tim panelis. Pertanyaan disampaikan adalah moderator. Pada segmen keempat dan kelima, cawapres diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada masing-masing cawapres yang lain.

"Segmen keenam nanti closing statement atau pernyataan terakhir sebagai kesimpulan masing-masing cawapres tentang topik yang dijadikan bahan untuk debat cawapres," ujarnya.

Hasyim menambahkan setiap paslon akan memperoleh 75 undangan untuk menghadiri debat secara langsung. Menurutnya, capres-cawapres serta pimpinan partai politik akan memperoleh undangan tersendiri.

Berdasarkan pada rapat evaluasi debat pertama yang dilaksanakan pada 14 Desember 2023, masing-masing tim pasangan capres-cawapres juga bersepakat untuk mematuhi semua tata tertib selama berada di arena debat.

Pajak Masuk Jadi Tema Debat

Seperti diketahui, untuk pertama kalinya pajak pajak dinyatakan secara langsung sebagai salah satu aspek yang akan menjadi tema debat capres-cawapres. Simak ‘Update! Ini Tema 5 Kali Debat Capres-Cawapres, Pajak Masuk’.

Masuknya pajak menjadi tema debat capres ini sejalan dengan dorongan DDTCNews melalui program Pajak dan Politik (Pakpol) dengan tagline Suaramu, Pajakmu. Redaksi DDTCNews meyakini perpajakan tidak boleh ditinggalkan dalam berbagai diskursus pada saat momentum pesta demokrasi.

Terlebih, perpajakan adalah kontributor terbesar dari pendapatan negara. Founder DDTC sekaligus Pemimpin Umum DDTCNews Darussalam juga pernah menyampaikan pertanyaan pemantik, “Agenda Anda bagus, bagaimana mendanainya?” Simak ‘Pemilu 2024 Harus Bicara Soal Perpajakan!’

Oleh karena itulah, sudah saatnya ruang publik tidak hanya riuh dengan berbagai rencana program pembangunan, tetapi juga cara pendanaannya. Mengapa? Karena cara pendanaan, termasuk kebijakan perpajakan, akan berpengaruh juga seberapa besar kontribusi dari masyarakat wajib pajak.

Untuk mengisi diskusi pada ruang publik tersebut, DDTCNews juga sudah menggelar lomba menulis artikel pajak dan politik berhadiah total Rp57 juta. Dengan tema Platform Pajak dalam Pemilu 2024, beragam topik diulas dalam 214 artikel yang masuk.

Selain itu, DDTCNews juga menggelar survei pajak dan politik yang diikuti sebanyak 2.080 responden. Download laporan hasil survei pajak dan politik DDTCNews bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak melalui https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023.

Mayoritas (93,8% dari 2.080 responden) menganggap debat capres-cawapres perlu secara khusus mengangkat topik cara untuk mendapatkan uang, termasuk perpajakan, sebagai pendanaan agenda pembangunan. Simak ‘Debat Capres: Perlu Topik Cara Dapat Pendanaan, Termasuk Perpajakan’. (kaw)