Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Dilantik Jokowi, Amran Sulaiman Kembali Jadi Menteri Pertanian

A+
A-
0
A+
A-
0
Dilantik Jokowi, Amran Sulaiman Kembali Jadi Menteri Pertanian

Pelantikan Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian.

JAKARTA, DDTCNews - Kursi menteri pertanian secara resmi diduduki kembali oleh Amran Sulaiman. Amran, yang sempat menjabat sebagai menteri pertanian periode 2014-2019, menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang terlibat kasus hukum.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Amran sebagai menteri pertanian di Istana Negara, Rabu (25/10/2023) ini. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden 101/P 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-urusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Jokowi mendiktekan sumpah jabatan kepada Amran Sulaiman.

Baca Juga: Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Sebagai informasi, Amran merupakan pengusaha asal Makassar, Sulawesi Selatan. Pria kelahiran 27 April 1968 tersebut menamatkan pendidikan S1 hingga S3 di Universitas Hasanuddin. Amran sempat bekerja di PT Perkebunan Nusantara XIV dan menjadi dosen di Unhas, sebelum akhirnya memilih untuk mendirikan bisnisnya sendiri.

Dalam bisnisnya, Amran mendirikan Tiran Group, produsen pestisida pembasmi tikus. Tiran Group milik Amran ini bergerak di bidang pertanian, pertambangan, perikanan, dan kelautan.

Selain Amran, Jokowi juga melantik Letjen Agus Subiyanto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) mengagntikan Jenderal Dudung Abdurachman. Adapun Agus saat ini menjabat sebagai wakil KSAD. (sap)

Baca Juga: Ketua KPU Dipecat, Jokowi Jamin Pilkada Serentak Tetap Berjalan Lancar

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Kabinet Indonesia Maju, Amran Sulaiman, menteri pertanian, reshuffle kabinet, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Mei 2024 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

BPKP Klaim Beri Kontribusi ke Keuangan Negara hingga Rp310 Triliun

Senin, 20 Mei 2024 | 14:35 WIB
WORLD WATER FORUM 2024

Jokowi Mulai Mengenalkan Prabowo Subianto di Forum Internasional

Kamis, 16 Mei 2024 | 09:05 WIB
LAYANAN BEA DAN CUKAI

Lapor ke Jokowi, Sri Mulyani Janjikan Perbaikan Layanan Bea Cukai

Selasa, 07 Mei 2024 | 17:30 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara Lain

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:30 WIB
UU KUP

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB