Ditjen Pajak Catat 1.039 Penyelesaian Pelaksanaan Forensik Digital

“Forensik digital merupakan teknik atau cara menangani data elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” demikian penggalan bagian umum SE-36/PJ/2017, dikutip pada Senin (1/4/2024).

DJP mengatakan forensik digital merupakan salah satu bagian dari kegiatan penegakan hukum pidana perpajakan. Pada 2023, penegakan hukum berhasil memulihkan kerugian pada pendapatan negara. Simak pula ‘Kolaborasi Penegakan Hukum DJP, 5.595 WP Betulkan SPT/Bayar Pajak’.

Kegiatan forensik digital diperlukan agar perolehan data elektronik, termasuk pengolahan dan analisisnya, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Simak pula ‘Soal Forensik Digital dan Keamanan Data Wajib Pajak, Ini Kata DJP’.

Sesuai dengan Laporan Kinerja DJP 2023, pengembangan laboratorium forensik digital di unit vertikal juga merupakan salah satu milestone dalam Inisiatif Strategis DJP 2020-2024. Saat ini, DJP baru memiliki laboratorium forensik digital pada Direktorat Penegakan Hukum.

Namun, untuk meningkatkan efektivitas kegiatan forensik digital dalam mendukung kegiatan pengawasan dan penegakan hukum di DJP, perlu dilakukan pengembangan laboratorium forensik digital pada unit vertikal DJP.

Pada 2023, DJP berupaya menyediakan sarana dan prasarana forensik digital yang dapat menunjang kegiatan forensik digital secara optimal di unit vertikal DJP. Sarana dan prasarana tersebut antara lain ruangan laboratorium forensik digital pada 34 Kanwil DJP, peralatan utama forensik digital, serta peralatan pendukung forensik digital.

Setelah proses pengadaan diselesaikan pada 2023, salah satu langkah selanjutnya pada 2024 adalah menerbitkan keputusan dirjen pajak yang mengatur pembentukan laboratorium forensik digital di Kanwil DJP. (kaw)