DJP Lakukan Penyisiran Wajib Pajak di Wilayah Perbatasan

“Melihat fakta di lapangan, kami selaku tim peyisiran KP2KP Masamba menyarankan untuk melakukan pengajuan permohonan non-efektif (NE) bagi wajib pajak yang usahanya berhenti,” jelas Ahmad Taufiq, anggota tim penyisiran, dikutip pada Rabu (19/5/2021).

Pasalnya, dalam rangkaian penyisiran tersebut ditemukan data sebagian wajib pajak tidak melakukan pembayaran karena usahanya terkena dampak pandemi Covid-19. Tidak tanggung-tanggung, ada wajib pajak yang usahanya bangkrut sehingga kegiatan perpajakan tahun pajak 2020 terhenti.

Tujuan penyisiran tersebut untuk menyampaikan imbauan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan pembayaran pajak penghasilan (PPh). Penyisiran dan kunjungan ini dilakukan dari rumah ke rumah atau tempat kegiatan usaha wajib pajak.

Ahmad mengatakan kegiatan tersebut memberikan dampak yang signifikan bagi tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya wilayah Luwu Utara. KP2KP Masamba, sambungnya, akan melakukan kegiatan positif serupa demi meningkatkan pemahaman wajib pajak untuk ikut berkontribusi kepada negara melalui pajak.

Seperti diberitakan sebelumnya, DJP akan meningkatkan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial.

Dalam Laporan Kinerja 2020, DJP menegaskan pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial menjadi salah satu dari 7 strategi untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada masa mendatang, termasuk pada tahun ini.

“[Terkait dengan pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial] DJP menjabarkannya melalui strategi tata kelola pengumpulan data lapangan,” tulis otoritas. Simak ‘DJP Jalankan Pengawasan Pajak Berbasis Segmentasi dan Teritorial’. (kaw)