DJP Sebut Virtual Help Desk dan Layanan Validasi NIK-NPWP Beda Fungsi

Dwi mencontohkan virtual help desk dapat digunakan oleh ILAP yang sudah melakukan penyesuaian sistem dan database untuk melakukan koordinasi mengenai penggunaan NPWP dalam pemotongan atau pemungutan PPh.

Dengan demikian, layanan yang disediakan dalam virtual help desk berbeda dengan layanan pemadanan yang dimaksud dalam PENG-19/PJ.09/2023.

Menurut Dwi, layanan pemadanan yang dimaksud dalam PENG-19/PJ.09/2023 adalah layanan informasi untuk mengetahui apakah status NIK dan NPWP wajib pajak sudah padan atau belum.

"Perlu diperhatikan bahwa layanan pemadanan ini [PENG-19/PJ.09/2023] hanya memberikan informasi status padan/tidak dan bukan membuat yang tidak padan menjadi padan," ujar Dwi.

Layanan virtual help desk dapat diakses oleh wajib pajak pada meeting ID: 865 5844 8199; passcode: Helpdesk; dan link : https://tinyurl.com/helpdeskvirtual2023.

Adapun layanan pemadanan berdasarkan PENG-19/PJ.09/2023 dapat diakses pada https://portalnpwp.pajak.go.id/ bagi pihak tertentu yang akan memanfaatkan layanan pemadanan melalui portal layanan, web service, atau secara langsung.

Untuk diketahui, implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP resmi diundur dari semula 1 Januari 2024 menjadi mulai 1 Juli 2024. Kebijakan ini ditetapkan lewat PMK 136/2023.

DJP mengungkapkan kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan keputusan penyesuaian waktu implementasi coretax administration system pada pertengahan 2024. (sap)