Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

DPR Minta Pemerintah Segera Rampungkan Roadmap Industri Hasil Tembakau

A+
A-
0
A+
A-
0
DPR Minta Pemerintah Segera Rampungkan Roadmap Industri Hasil Tembakau

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P.

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR meminta pemerintah mempercepat penyusunan peta jalan (roadmap) transformasi industri hasil tembakau.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie O.F.P mengatakan roadmap diperlukan sebagai panduan penyusunan kebijakan mengenai industri hasil tembakau, termasuk soal cukai. Dalam hal ini, Komisi XI DPR meminta pemerintah menyerahkan roadmap industri hasil tembakau pada awal 2024 atau sebelum penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

"[Komisi XI dan pemerintah menyepakati] pemerintah akan mempercepat penyusunan peta jalan (roadmap) transformasi industri hasil tembakau untuk disampaikan kepada Komisi XI DPR RI sebelum KEM-PPKF tahun 2025," katanya, Senin (12/12/2022).

Baca Juga: Pengaturan Tarif Cukai Rokok secara Multiyears Bakal Dilanjutkan

Dalam rapat kerja bersama pemerintah hari ini, sejumlah anggota DPR menyinggung rencana (roadmap) industri hasil tembakau. Roadmap dinilai mampu memberikan kepastian dan kejelasan arah dari kebijakan industri hasil tembakau ke depan.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah masih memerlukan waktu untuk menyusun roadmap industri hasil tembakau karena memuat berbagai kepentingan pihak. Roadmap juga harus disusun secara hati-hati agar kredibel untuk kepentingan di masa depan.

Beberapa aspek yang masuk dalam cakupan roadmap di antaranya soal pengembangan sektor tembakau, arah penyerapan tenaga kerja, pengendalian konsumsi, kebijakan fiskal hasil tembakau, serta kebijakan tambahan untuk pertanian tembakau seperti asuransi untuk petani.

Baca Juga: Libur Sekolah, Orang Tua Perlu Waspadai Penipuan Berkedok Bea Cukai

Penyusunan roadmap industri hasil tembakau dilakukan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nantinya, roadmap tersebut akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres).

"Prosesnya sedang berjalan, dan kami berterima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian untuk nanti bisa kita selesaikan segera," ujar Febrio. (sap)

Baca Juga: Bea Cukai Bakar 40 Juta Batang Rokok Ilegal, Nilainya Rp48,5 Miliar

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : cukai hasil tembakau, CHT, cukai rokok, tarif cukai, cukai tembakau, DJBC, roadmap industri hasil tembakau

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Juni 2024 | 21:41 WIB
JOINT OPERATION

Bea Cukai dan Polri Bongkar Praktik Clandestine Laboratory

Kamis, 13 Juni 2024 | 20:53 WIB
KAWASAN EKONOMI

Sama-Sama Kawasan Khusus, Apa Beda KEK dan KPBPB?

Kamis, 13 Juni 2024 | 10:30 WIB
LAYANAN KEPABEANAN

Barang Hilang Saat Diperiksa, DJBC Minta Konfirmasi ke Jasa Eksepedisi

Rabu, 12 Juni 2024 | 19:00 WIB
PENGAWASAN BEA CUKAI

Bea Cukai Musnahkan BKC Ilegal Rp 4 Miliar, Terbanyak Rokok dan Miras

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya