Dukung Pemulihan Ekonomi, Ini Saran Perubahan Kebijakan Insentif Pajak

"Saat ini, fokus utama kebijakan insentif adalah menjaga likuiditas perusahaan agar mampu bertahan pada fase krisis akibat pandemi. Hal ini berlaku di lebih 120 negara," katanya dalam webinar yang diselenggarakan Institut STIAMI, Rabu (7/10/2020).

Deny menyebutkan insentif yang diberikan kepada entitas usaha di Indonesia tersebut antara lain seperti pemangkasan tarif PPh badan, diskon angsuran PPh Pasal 25, pembebasan PPh Pasal 22 Impor hingga PPh final UMKM ditanggung pemerintah.

Apabila sudah memasuki fase pemulihan, lanjutnya, dunia usaha membutuhkan kebijakan relaksasi pajak dengan bentuk yang berbeda. Misal, memberikan insentif pada jenis pajak berbasis konsumsi seperti PPN dan PPnBM.

Menurut Denny, opsi insentif tersebut bisa dipilih pemerintah dalam menggerakkan konsumsi masyarakat. Opsi ini bisa dipilih karena akan turut membantu dalam menjaga permintaan dan memastikan produksi pelaku usaha dapat diserap masyarakat.

"Saat masuk fase initial recovery maka butuh dukungan untuk meningkatkan konsumsi dan mobilitas masyarakat. Saat ini Indonesia belum masuk fase itu, tapi saya berharap fase ini bisa mulai terjadi pada 2021 ketika vaksin sudah ditemukan," tuturnya.

Pada tahap selanjutnya, sambungnya, kebijakan insentif juga secara bertahap dapat bergeser dari relaksasi pajak atas konsumsi menjadi kebijakan insentif untuk meningkatkan investasi dan inovasi.

Menurut Denny, pada tahap ini pemerintah akan membutuhkan tambahan tenaga dalam bentuk investasi dan inovasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional jangka panjang pascapandemi.

"Pada titik ini, insentif yang dibutuhkan akan berbeda lagi. Insentif dibutuhkan untuk mendorong banyak terobosan dan inovasi, jadi insentif arahnya untuk meningkatkan investasi dan inovasi," ujarnya. (rig)