Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Ekonomi Sulit Diakselerasi, Dua Faktor Ini Penyebabnya

A+
A-
1
A+
A-
1
Ekonomi Sulit Diakselerasi, Dua Faktor Ini Penyebabnya

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam seminar nasional The Consumer Banking Forum, Kamis (22/11/2018). (Foto: DDTCNews/Das)

JAKARTA, DDTCNews—Perekonomian Indonesia diyakini masih mempunyai ruang untuk terus berakselerasi. Syaratnya hanya dua, sukses dalam distribusi kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan kebijakan fiskal juga diungkapkannya sudah mengarah untuk mengurai problematika dari dua pekerjaan rumah tersebut.

”Ekonomi yang inklusif menjadi kunci sekarang sebagian besar masih berpusat di Pulau Jawa,” katanya dalam Seminar Nasional The Consumer Banking Forum, Kamis (22/11/2018).

Baca Juga: Naik Signifikan, Defisit Anggaran 2024 Diproyeksi Jadi Rp609,7 Triliun

Mardiasmo melanjutkan tantangan nyata untuk mewujudkan ekonomi inklusif adalah wilayah Indonesia yang berbentang luas. Faktor ini yang menyebabkan tidak meratanya kondisi ekonomi antardaerah.

Sebut saja Pulau Jawa yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyumbang 58% lebih dari ekonomi nasional. Kemudian sisanya terbagi di luar Jawa, seperti Pulau Sulawesi yang ekonominya tumbuh di atas angka nasional, namun tidak beriplikasi signifikan karena hanya menyumbang 6,28% terhadap perekonomian nasional.

“Indonesia ini sangat besar dan luas, jadi ekonomi kita beda dengan Singapura, Vietnam dan Thailand. Oleh karena itu, konektivitas antarwilayah yang pertama dilakukan pemerintah,” ungkapnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Komitmen untuk Terus Tekan SiLPA, Ini Tujuannya

Faktor kedua adalah masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi pasar tenaga kerja. Sistem pendidikan dinilai Mardiasmo belum optimal memasok SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Oleh karena itu, revitalisasi pendidikan vokasi menjadi prioritas pemerintah untuk tahun fiskal 2019. Dengan demikian, bonus demografi dapat dimanfaatkan sebagai modal dalam membangun ekonomi dalam jangka panjang.

“Sekarang banyak pengangguran kelas tinggi karena lulus S1 dan S2 pendidikan general, sehingga tidak link and match dengan kebutuhan industri. Ini merupakan PR yang harus kita kerjakan semua,” imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Pembiayaan 2024, Pemerintah Punya SAL Rp459 Triliun

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pengelolaan ekonomi, kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 Mei 2024 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Bakal Sampaikan KEM-PPKF 2025 ke DPR pada Pekan Depan

Rabu, 15 Mei 2024 | 19:27 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

APBN di Tahun Transisi Pemerintah Baru, Ini Kata Sri Mulyani

Selasa, 07 Mei 2024 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Defisit APBN 2025 Dipatok 2,45-2,8 Persen, Perlu Disiplin Fiskal

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya