Faktur Pajak Harus Penuhi Syarat Formal & Material, Simak Perinciannya

"PPN yang tercantum dalam faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) [faktur pajak tidak lengkap] merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan," bunyi Pasal 31 ayat (4) PER-03/PJ/2022, dikutip Selasa (11/10/2022).

Lantas seperti apa syarat formal dan material dalam membuat faktur pajak? Pasal 30 PER-03/PJ/2022 menyebutkan bahwa faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara benar, lengkap, dan jelas.

Ketentuan tentang pengisian secara benar, lengkap, dan jelas ini diatur dalam Pasal 5 beleid yang sama. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa keterangan tentang penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) yang harus dicantumkan dalam faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:

a. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
b. identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:

1. nama, alamat, dan NPWP bagi wajib pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah;
2. nama, alamat, dan NPWP atau NIK, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. nama, alamat, dan nomor paspor, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi, atau
4. nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PPh.

c. jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
d. PPN yang dipungut;
e. PPnBM yang dipungut;
f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan
g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

Kemudian, yang dimaksud syarat material yang juga diatur dalam Pasal 30 PER/03/PJ/2022 adalah faktur pajak berisi keterangan yang sebenarnya dan sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. (sap)