Fitch Ratings Pertahankan Peringkat Utang Indonesia di Level BBB

"Keputusan lembaga pemeringkat mempertahankan peringkat kredit Indonesia merupakan pengakuan atas stabilitas makroekonomi dan prospek jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga di tengah situasi pandemi Covid-19," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/11/2021).

Rahayu mengatakan stabilitas perekonomian Indonesia didukung kinerja APBN yang baik sebagai instrumen fiskal yang responsif dan antisipatif dalam situasi yang dinamis. Menurutnya, APBN masih menjadi kunci kebijakan untuk pengendalian dan penanganan pandemi serta percepatan perbaikan ekonomi.

Selain itu, lanjutnya, dukungan kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang tetap kuat antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga turut mendorong pencapaian tersebut.

Senada dengan Rahayu, Gubernur BI Perry Warjiyo menilai afirmasi rating Indonesia pada peringkat BBB dengan outlook stabil merupakan bentuk pengakuan Fitch atas stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia yang tetap terjaga. Selain itu, prospek ekonomi jangka menengah juga tetap kuat di tengah perbaikan ekonomi global yang tidak merata dan ketidakpastian pasar keuangan global.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta terus bersinergi dengan pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional," katanya.

Lembaga pemeringkat Fitch Rating mempertahankan peringkat kredit Indonesia di posisi BBB outlook stable. Fitch menilai aktivitas ekonomi Indonesia sudah pulih secara bertahap dari tekanan Covid-19 didukung oleh kebijakan penanganan pandemi yang semakin membaik serta didorong upaya percepatan vaksinasi oleh pemerintah.

Fitch memperkirakan ekonomi Indonesia akan pulih dan tumbuh sebesar 3,2% pada 2021 dan 6,8% pada 2022. Namun, Fitch menilai risiko evolusi pandemi akan menjadi tantangan pemerintah dalam beberapa tahun mendatang.

Secara umum, Fitch meyakini pertumbuhan ekonomi akan konsisten pada kisaran 6% karena didukung penanganan pandemi Covid-19 dan pelaksanaan implementasi UU Cipta Kerja untuk mengurangi hambatan investasi yang turut mendorong pertumbuhan.

Sementara itu, penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diharapkan menghasilkan tambahan penerimaan pajak sebesar 0,8% terhadap PDB pada 2022, yang sebagian besar terkait dengan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Perluasan basis pajak dan meningkatkan kepatuhan dinilai menjadi tantangan tersendiri yang perlu diselesaikan.

Fitch berharap reformasi perpajakan mampu membantu pemerintah untuk memenuhi target defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB pada tahun 2023. Tanpa memasukkan dampak positif dari reformasi perpajakan, Fitch memperkirakan defisit fiskal turun menjadi 4,5% pada 2022 dari 5,4% pada tahun 2021. (sap)