Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Game Online Bakal Kena Cukai, Pengusaha Waspadai Penurunan Permintaan

A+
A-
0
A+
A-
0
Game Online Bakal Kena Cukai, Pengusaha Waspadai Penurunan Permintaan

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Pengusaha Vietnam khawatir rencana pengenaan cukai atas game online bakal menurunkan minat konsumsi masyarakat.

Direktur Pusat Bisnis Internasional pada Gosu Corporation Duong Truong Minh mengatakan semua game online yang terdaftar akan terpengaruh secara langsung jika produk ini dikenakan cukai. Menurutnya, pengenaan cukai juga pada akhirnya bakal berdampak buruk bagi perkembangan bisnis game online di negara tersebut.

"Penerapan cukai akan menaikkan harga produk game sehingga mengurangi jumlah konsumen dan penjualannya," katanya, dikutip pada Rabu (26/4/2023).

Baca Juga: Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Kementerian Keuangan saat ini sedang mengumpulkan masukan dari masyarakat mengenai rencana revisi UU Pajak Konsumsi Khusus. Melalui revisi ini, pemerintah ingin memasukkan video game online sebagai objek cukai.

Minh mengatakan pengenaan cukai juga akan membuat game online legal makin sulit bersaing dengan produk ilegal, terutama dari luar negeri. Pasalnya, konsumen biasanya akan mencari produk alternatif apabila game online yang tersedia di dalam negeri mengalami kenaikan harga.

Menurutnya, dampak pengenaan cukai bakal menyebabkan kerugian serius bagi produsen dan penerbit game yang legal.

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

"Sementara itu, bisnis game online asing yang tidak terdaftar dan tidak membayar pajak atau mematuhi undang-undang Vietnam tidak dikenai pembatasan apapun," ujarnya.

Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik Kementerian Informasi dan Komunikasi mencatat hingga November 2022 ada 248 perusahaan yang memiliki lisensi untuk menyediakan layanan game online. Angka tersebut termasuk 54 perusahaan yang telah berhenti beroperasi atau izinnya dicabut.

Sementara itu, game online yang disetujui ada 1.327, terdiri atas 856 game yang saat ini beredar dan 471 game yang telah diumumkan dihentikan.

Baca Juga: Kegiatan Membangun Sendiri Dilakukan Bertahap, Begini Aturan PPN-nya

Meski demikian, industri game di Vietnam tergolong memiliki pendapatan dan keuntungan yang rendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Menurut Newzoo, pada 2022, Indonesia memimpin dengan pendapatan industri game senilai US$1,8 miliar, diikuti Thailand US$1,1 miliar, Malaysia US$911 juta, Vietnam US$782 juta, dan Singapura US$511 juta.

Wakil Ketua Asosiasi Perangkat Lunak dan Layanan Teknologi Informasi Vietnam Le Xuan Hoa menilai perusahaan game di Vietnam menghadapi kecenderungan menyusut karena game berlisensi kalah bersaing dengan produk serupa yang tidak berlisensi atau bajakan.

Dia menyebut banyak perusahaan game Vietnam telah mendirikan dan beroperasi dengan sukses di luar negeri, seperti Singapura, sehingga sumber daya di dalam negeri makin terkuras.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

"Alasan dasar yang teridentifikasi adalah kebijakan pajak dan insentif yang lebih baik di Singapura," ujarnya dilansir vietnamnet.vn. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, PPN, game online, Vietnam

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Saat Terutang dan Deadline Penyetoran PPN Kegiatan Membangun Sendiri

Senin, 01 Juli 2024 | 08:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Belum Saklek Terapkan NIK sebagai NPWP, Jadinya Berlaku Gradual

Minggu, 30 Juni 2024 | 09:30 WIB
THAILAND

Semua Barang Impor di Thailand Dipungut PPN Mulai 5 Juli 2024

Minggu, 30 Juni 2024 | 09:00 WIB
LAPORAN WORLD BANK

Tarif PPN Naik Jadi 11% sejak April 2022, Begini Evaluasi World Bank

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya