Hadapi Gejolak Global, Pemerintah Tetap Prioritaskan Penyehatan APBN

"APBN kita upayakan menjadi lebih sehat. Ini akan menjadi jalan yang baik supaya tahun 2023 APBN bisa memenuhi amanat UU 2/2020 yaitu dengan defisit di bawah 3%," katanya dalam sebuah webinar, Selasa (2/8/2022).

Suahasil menuturkan pemerintah menjadikan APBN sebagai alat countercyclical untuk menangani krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19, memberi perlindungan sosial kepada masyarakat, serta mendukung pemulihan ekonomi.

Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi amanat UU 2/2022 untuk mengembalikan defisit APBN ke level 3% pada 2023. Untuk itu, langkah-langkah konsolidasi fiskal harus dilakukan secara hati-hati sehingga penurunan defisit tidak menimbulkan syok pada perekonomian.

Dalam hal ini, lanjut wamenkeu, pemerintah akan menjaga APBN tetap fleksibel, antisipatif, dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk pandemi, inflasi, dan dampak geopolitik dunia.

Setelah mengalami melebar hingga 6,09% terhadap PDB pada 2020, pemerintah mulai menurunkan defisit APBN secara bertahap. Pada 2021, defisit APBN telah turun menjadi 4,65%, dan ditargetkan kembali menyusut menjadi 4,5% pada 2022.

Dengan kinerja APBN yang mencetak surplus pada semester I/2022, pemerintah memperkirakan defisit hanya akan 3,92% saat tutup buku.

Suahasil menyebut pemerintah tengah merancang RAPBN 2023 dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang terjadi pada saat ini. Pada tahun depan, defisit direncanakan berkisar 2,61%-2,85%.

"Ini sedang kami desain supaya nanti pada saatnya, 16 Agustus 2022, Presiden akan menyampaikan RAPBN 2023 kepada DPR dengan defisit di bawah 3%," ujarnya. (rig)