Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Harga CPO Melemah, DJBC Tetap Yakin Setoran Bea Keluar Capai Target

A+
A-
1
A+
A-
1
Harga CPO Melemah, DJBC Tetap Yakin Setoran Bea Keluar Capai Target

Ilustrasi. Pekerja mengangkut buah kelapa sawit di kawasan PT Perkebunan Nusantara II, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (2/6/2023). ANTARA FOTO/Yudi/Ief/nz

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) optimistis target penerimaan bea keluar tetap tercapai walaupun dihadapkan pada tantangan pelemahan harga komoditas global.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan DJBC terus berupaya mengoptimalkan penerimaan bea keluar. Menurutnya, setoran bea keluar tetap akan optimal apabila kinerja ekspor juga positif.

"Tentunya kita harus mencari sumber penerimaan yang lainnya," katanya, Kamis (22/6/2023).

Baca Juga: Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Nirwala menuturkan pelemahan harga komoditas memang berdampak pada penerimaan bea keluar. Hingga April 2023, realisasi setoran bea keluar mencapai Rp4,11 triliun, turun 72%. Kinerja tersebut setara dengan 40,22% dari target Rp10,21 triliun.

Setoran Bea Keluar dari CPO Anjlok

Kontraksi pada penerimaan bea keluar disebabkan penurunan harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), volume ekspor mineral, serta turunnya tarif bea keluar tembaga. Pada CPO, penerimaan bea keluarnya turun 71% dipengaruhi harga CPO yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Saat ini, tren penurunan harga CPO masih berlanjut. Pada periode 16-30 Juni 2023, harga referensi CPO ditetapkan senilai US$723,45 per metric ton (MT) atau turun 10,87% dari periode 1-15 Juni 2023 yang senilai US$811,68 per MT.

Baca Juga: Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Dengan penurunan harga tersebut, tarif bea keluar atas ekspor CPO kini hanya senilai US$3 per MT, lebih rendah dari 2 pekan sebelumnya US$33 per MT.

Nirwala menyebut bea keluar tidak hanya mengandalkan ekspor CPO. Sebab, ekspor sejumlah mineral juga dikenakan bea masuk tinggi seperti bauksit.

Sebelum program hilirisasi berjalan secara penuh, komoditas tambang seperti bauksit masih bisa diekspor dengan bea masuk tambahan.

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

"Sementara hilirisasi belum siap dan tidak mungkin disetop, makanya dikenakan tadi [bea keluar tambahan]. Kami masih tetap optimistis [target tercapai]," ujar Nirwala. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : harga komoditas, DJBC, CPO, penerimaan bea keluar, bea keluar, kepabeanan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:30 WIB
UU BEA METERAI

Ini Jerat Hukum yang Menanti bagi Pembuat dan Penjual Meterai Palsu

Jum'at, 05 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Berbeda dengan Cabang, NITKU Pusat Memiliki Akhiran 000000

Jum'at, 05 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:30 WIB
UU KUP

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB