Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Bicara Reformasi Perizinan

"Upaya pemerintah melakukan reformasi perizinan dan pelayanan publik merupakan upaya penting memperkecil peluang korupsi," katanya dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2020, Rabu (16/12/2020).

Jokowi meyakini pembangunan sistem perizinan dan pelayanan publik akan menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Menurutnya, semua lembaga pemerintah juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menyederhanakan proses kerja untuk meminimalkan peluang korupsi.

Jokowi menilai penyederhanaan proses kerja itu terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat atau memengaruhi ekosistem berusaha. Misalnya, pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Jokowi mengklaim pemerintah saat ini tengah berusaha keras melakukan reformasi struktural dan memangkas regulasi agar pengurusan izin usaha makin mudah. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kini disederhanakan dengan dukungan penggunaan teknologi digital.

Secara bersamaan, pemerintah juga memperkuat sistem pengawasan untuk mendukung reformasi birokrasi, baik melalui pengawas internal di instansi pemerintah maupun pengawas eksternal yang melibatkan beberapa tenaga di luar pemerintah. Dalam hal ini, Jokowi menilai profesionalisme aparat penegak hukum memiliki posisi sentral untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi.

"Saya berharap dengan langkah sistematis dan sistemik dari hulu hingga hilir, bisa lebih efektif berantas korupsi, bisa lebih efektif memberantas kemiskinan dan pengangguran, dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang kita cita-citakan," ujarnya. (kaw)