Hingga Akhir 2021, Utang Pemerintah Tembus Rp6.908 Triliun

"Utang pemerintah bagaikan pedang bermata dua. Jika dikelola dengan baik dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi jika tidak berpotensi membahayakan kesinambungan anggaran pemerintah," sebut Kemenkeu, Senin (17/1/2022).

Selain itu, Kemenkeu juga menyebutkan utang pemerintah masih didominasi utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN). Kontribusi SBN terhadap stok utang pemerintah mencapai 88,15% atau Rp6.090,31 triliun.

Dalam catatan Kemenkeu, SBN dalam mata uang rupiah mencapai Rp4.822,87 triliun. Sementara itu, SBN dalam valuta asing Rp1.267,44 triliun. Keduanya diterbitkan dalam bentuk surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

Selanjutnya, komposisi utang pinjaman dari pinjaman tercatat hanya 11,85% atau senilai Rp818,56 triliun. Angka tersebut terdiri atas pinjaman dalam negeri Rp13,25 triliun dan pinjaman luar negeri Rp805,31 triliun.

Kemenkeu menilai dominasi utang dalam denominasi rupiah juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengutamakan utang dalam negeri, sedangkan utang luar negeri sebagai pelengkap. Selain itu, ini juga untuk mengoptimalkan peran masyarakat dan pendalaman pasar SBN domestik.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan telah merumuskan strategi pembiayaan melalui utang, baik dalam jangka menengah (Strategi Pembiayaan Utang Jangka Menengah/SPUJM) maupun jangka pendek (Strategi Pembiayaan Tahunan melalui Utang/SPT).

"Secara umum, pemerintah selalu berkomitmen untuk menerapkan strategi pengelolaan utang yang pruden, fleksibel dan oportunistik agar dapat menghasilkan pembiayaan APBN yang makin efisien dengan risiko terkendali," jelas Kemenkeu dalam laporan tersebut. (rig)