Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Huawei Dicegah Ikut Bangun Portal Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Huawei Dicegah Ikut Bangun Portal Pajak

PRAHA, DDTCNews – Pemerintah Republik Ceko memutuskan mengecualikan Huawei dalam tender pembangunan portal pajak karena risiko keamanan. Pasalnya, Huawei sudah mendapatkan pengawasan internasional atas tuduhan memata-matai negara lain dengan teknologi.

Kementerian Keuangan Rep. Ceko mengungkapkan pemerintah berhak untuk tidak mengizinkan perusahaan yang telah mendapatkan peringatan dari Badan Cyber dan Keamanan Informasi Nasional (NUKIB) itu terlibat dalam tender pembangunan portal pelaporan pajak.

“Agensi telah memperingatkan kepada operator jaringan dan lembaga lainnya agar tidak menggunakan perangkat lunak maupun keras yang dibuat oleh Huawei atau ZTE China karena berisiko terjadi kebocoran data,” demikian laporan Kemenkeu Ceko, Rabu (30/1).

Baca Juga: Otoritas Ini Bakal Hentikan Pemungutan Windfall Tax atas Laba Bank

Tak hanya Kemenkeu Rep. Ceko yang menaruh kecurigaan pada Huawei, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) juga menuduh Huawei bersekongkol guna melanggar sanksi AS terhadap Iran dan mencuri teknologi robot dari T-Mobile US Inc.

Peringatan yang diterbitkan oleh NUKIB terhadap Huawei tentu memiliki landasan yang kuat. Peringatan NUKIB terbit dari 160 operator publik dan swasta yang cukup kritis untuk menganalisis potensi risiko yang bisa timbul dari perusahaan teknologi tersebut.

Juru bicara Direktorat Keuangan Umum Kementerian Keuangan Rep. Ceko mempertegas peringatan NUKIb sudah mengikat secara administratif dan pemerintah berkewajiban melaksanakannya.

Baca Juga: Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Kendati sudah mendapatkan peringatan yang cukup keras, juru bicara Huawei Rep. Ceko Magda Teresa Partyka menilai pengecualian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Huawei merupakan tindakan diskriminatif yang tidak berdasar.

“Kami akan meminta Kementerian Keuangan mencabut tender dan menerbitkan kembali sesuai dengan hukum negara yang berlaku sebelumnya. Jika tidak ada titik cerah, kami akan mempertimbangkan semua opsinya,” paparnya seperti dilansir reuters.com.

Di samping itu, Huawei tampak mendapat dukungan dari Presiden Rep. Ceko Milos Zeman yang juga mempromosikan kerja sama dengan Tiongkok. Namun, Huawei juga mendapat perlawanan terutama dari Perdana Menteri Rep. Ceko Andrej Babis.

Baca Juga: UU PDP Wajibkan Instansi Tunjuk Pejabat Khusus, Bagaimana dengan DJP?

Hingga saat ini, tender atas portal pelaporan pajak di Kementerian Keuangan Rep. Ceko senilai CZK500 juta atau Rp310,32 miliar itu masih tersandung oleh pengecualian pemerintah terhadap Huawei terkait dengan keamanan data dan informasi. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : huawei, tender portal pajak, ceko, keamanan data

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 08 September 2019 | 16:44 WIB
REPUBLIK CEKO

Ikuti Prancis dan Austria, Ceko Ajukan RUU Pajak Digital ke Parlemen

Selasa, 30 April 2019 | 16:37 WIB
REPUBLIK CEKO

Mau Pajaki Bank dan Asuransi, Perdana Menteri Ini Hadapi Dilema

Rabu, 24 April 2019 | 18:22 WIB
REPUBLIK CEKO

Tak Tunggu Solusi OECD, Negara Ini Susun Aturan Pajak Digital Sendiri

Kamis, 06 Juli 2017 | 17:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN REPUBLIK CEKO

Tarif PPh Negara Ini Akan Diubah Jadi Progresif

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya