Insentif Pajak Efek Covid-19, DJP: Persetujuannya Online & Real Time

“Pengajuan dan persetujuannya secara online dan real time,” katanya, Selasa (7/4/2020).

Hestu menyebutkan proses pengajuan insentif dalam PMK No.23/2020 dilakukan secara sederhana. Sepanjang syarat seperti klasifikasi lapangan usaha (KLU) terpenuhi dan SPT tahun pajak 2018 telah disampaikan maka persetujuan langsung diterbitkan. Simak artikel ‘Pengajuan Insentif Bisa Online, DJP Pakai Data SPT 2018. Sudah Lapor?’.

Proses pengajuan secara elektronik tersebut, lanjut Hestu, hampir mirip dengan proses perizinan lain seperti Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan Surat Keterangan Domisili (SKD). Modifikasi pengajuan insentif secara online ini dibuat secara kilat oleh tim teknologi informasi DJP dalam satu pekan terakhir.

"Prosesnya seperti pengajuan SKF, SKD, dan e PHTB yang juga sudah online real time. Temen-teman IT sudah bekerja keras seminggu terakhir ini menyiapkan aplikasi tersebut," paparnya.

Adapun ada tiga insentif dalam PMK No.23/2020 yang pengajuannya bisa lewat DJP Online. Ketiganya adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, dann pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Seperti diketahui, insentif PPh Pasal 21 DTP berlaku sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan oleh pemberi kerja sampai dengan masa pajak September 2020. Simak artikel ‘Ini Contoh Penghitungan Pajak Gaji Karyawan Ditanggung Pemerintah’.

Selanjutnya, pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB). Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 berlaku sejak tanggal SKB diterbitkan sampai dengan 30 September 2020. Simak artikel ‘Ini Ketentuan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Efek Virus Corona’.

Adapun pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran. Pengurangan berlaku sejak masa pajak pemberitahuan pengurangan disampaikan hingga masa pajak September 2020. Simak artikel ‘Ini Contoh Penghitungan Pengurangan 30% Angsuran PPh Pasal 25’. (kaw)